Komisi B DPRD DIY Gagas Kawasan Wisata di Nanggulan Lebih Terintegrasi

Laporan Reporter Tribun Jogja, Sri Cahyani Putri Purwaningsih

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Komisi B DPRD DIY menggagas kawasan wisata di Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo lebih terintegrasi.

Pengintegrasian dilatarbelakangi munculnya titik-titik wisata kuliner hingga kerajinan di wilayah tersebut.

Anggota Komisi B DPRD DIY, Reda Refitra Safitrianto, menyampaikan selama ini pariwisata di Kapanewon Nanggulan masih berdiri sendiri-sendiri.

Oleh karenanya, integrasi pariwisata di Nanggulan mulai dari Kalurahan Banyuroto, Donomulyo, Tanjungharjo, Wijimulyo, Jatisarono dan Kembang menjadi satu wilayah diperlukan.

"Sekarang sudah ada modalnya. Seperti Wijimulyo ada budidaya jamur dari Korea Selatan dengan kapasitas panen 12 ton/ bulan. Tanjungharjo ada komunitas kerajinan Agel yang bisa diangkat. Jatisarono ada budidaya inovasi olahan pangan lele dan Kembang wisata kuliner berbasis alam," jelasnya dalam sosialisasi perizinan usaha industri pariwisata, Selasa (22/8/2023).

Dengan demikian, wisatawan mancanegara maupun asing yang datang ke Nanggulan bisa diarahkan ke enam kalurahan tersebut.

Untuk mewujudkan kawasan wisata yang terintegrasi telah mendapat dukungan dari pemangku kepentingan setempat.

Seluruh pemerintah kalurahan di Nanggulan telah mengalokasikan dana untuk sektor wisata.

Semisal anggaran yang berasal dari kabupaten diperuntukkan untuk mengekspos pariwisata di Nanggulan.

Sementara dana dari Provinsi DIY dipergunakan untuk fasilitas infrastruktur seperti perbaikan jalan dan lainnnya.

Sekretaris DPC Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Kulon Progo, Arche Anggrainy Sudjatno, menambahkan sekarang ini banyak objek wisata di Nanggulan yang sudah memiliki daya jual.

Keberadaan resto Kembang Langit, Kopi Ampirono, Geblek Pari, Dhadap Sumilir serta adanya jalur geblek menoreh view yang banyak didatangi oleh artis ibukota menjadi daya tarik wilayah Nanggulan. Sehingga semakin dikenal masyarakat luas tidak hanya masyarakat Kulon Progo.

"Sehingga disayangkan jika pelaku industri di Nanggulan tidak turut diberdayakan. Karena pengetahuan masyarakat mengetahui pariwisata masih sedikit apakah usahanya bisa dimasukkan ke dalam pariwisata," ucapnya.

Sehingga pelaku usaha industri pariwisata di Nanggulan turut didorong agar memiliki Nomor Induk Berwirausaha (NIB).

Analis Kebijakan, Dinas Pariwisata DIY, Elia menyebut, NIB penting dalam berwirausaha.

Pelaku usaha wajib memiliki persyaratan dasar perizinan berusaha dengan mempertimbangkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi. (*)