Wali Murid di Sleman Tak Setuju Sistem Zonasi PPDB Dihapus, Tapi Perlu Disempurnakan 

Menurut Katarina, dalam persolan ini, yang berkasus sebenarnya adalah orang tua dengan Pemerintah.

Tetapi pada akhirnya anak yang menjadi korban. 

Sistem zonasi untuk pelaksanaan PPDB juga bisa menjadi langkah awal untuk memeratakan kualitas pendidikan.

Tetapi ada banyak hal yang harus dibenahi.

Misalnya, Ia mencontohkan, selama ini Pemerintah terkesan hanya fokus membuka pendaftaran zonasi , menerima siswa dan membuka posko aduan.

Sekolah cenderung pasif, hanya menunggu siswa mendaftar.

Seharusnya, kata dia, pemerintah melalui sekolah sebelum masa pendaftaran dimulai, lebih bisa pro-aktif menjemput bola.

Mendatangi rumah-rumah calon siswa di wilayah zonasi masing-masing bekerjasama dengan perangkat setempat RT/RW atau dukuh. 

Kemudian ada semacam survei, apakah mau mendaftar ke sekolah negeri atau ada prevelensi sekolah swasta.

Langkah ini untuk memetakan awal, sehingga sekolah zonasi terdekat mempunyai gambaran, berapa jumlah calon siswa yang berpotensi mendaftar di lingkup zonasi tersebut. 

"Ini juga bisa menjadi kajian awal bagi pemerintah untuk meminimalisir potensi kecurangan dan persoalan yang timbul," tutur Katarina. 

Pegiat Pemenuhan Hak Anak ini bercerita, dirinya pernah juga memiliki pengalaman pahit saat mengakses sistem zonasi untuk pendidikan kedua anaknya, di tahun 2017 dan 2019 lalu.

Katarina bersama dua anaknya tinggal di Kalurahan Purwomartani berbatasan dengan Wedomartani.

Saat pendaftaran, zonasi sekolah untuk anaknya diikutkan ke SMP Kalasan padahal lokasi rumahnya lebih dekat dengan SMPN 3 Ngemplak.

Sistem zonasi kala itu masih berbasis desa.