FKH UGM Desak RUU PKH Disahkan untuk Menghadapi Wabah Penyakit Menular

Di sisi lain, Indonesia juga belum memiliki apa yang disebut Veterinary Statutory Body (VSB) atau konsil kedokteran hewan Indonesia. Lembaga ini adalah lembaga independen yang mengatur, baik lembaga pendidikan tinggi itu sendiri maupun lulusannya.

Sebab menurutnya, setelah perguruan tinggi menghasilkan dokter hewan maka profesinya itu juga perlu diatur.

Apalagi lembaga sejenis ini menjadi tuntutan organisasi kesehatan hewan dunia, bahwa di suatu negara itu harus memiliki VSB.

"Hampir semua negara Asean itu sudah punya, iya ASEAN saja lah gak usah jauh-jauh. Nah kita Indonesia belum punya padahal katanya kita menjadi leading sector di ASEAN. Memang agak ironi," tegasnya.

Akibatnya, lanjut dia, pendidikan tinggi kedokteran hewan Indonesia tidak dilibatkan dalam pembahasan penyusunan akreditasi khusus pendidikan tinggi kedokteran hewan di tingkat regional Asia Tenggara sekalipun.

"Oleh karena itu UU PKH ini juga diharapkan menjadi salah satu regulasi yang nantinya memberi kewenangan untuk membuat VSB itu," ucapnya.

Sementara itu, PLT Kepala Pusat PUU Bidang Ekuinbagkesra Wiwin Sri Rahyani menyebut saat ini prosesnya masih dalam tahap penyiapan penyusunan RUU di Badan Keahlian DPR.

"Prosesnya masih panjang karena sekarang di internal tim Badan Keahlian DPR dielaborasi menjaring masukan-masukan seluruh stakeholder dan masyarakat dalam konteks meaningful participations," ujarnya.

Nantinya setelah proses di internal Badan Keahlian DPR, kata Wiwin, baru dilaporkan ke alat kelengkapan DPR yang terkait, yakni di Komisi X. Setelah itu baru dilakukan tahapan pengharmonisasian di Badan Legislasi DPR.

"Kemudian baru nanti ditetapkan menjadi RUU usul dari DPR dan selanjutnya disampaikan ke presiden untuk dibahas bersama dengan pemerintah. Jadi memang prosesnya masih lumayan banyak yang harus dilalui," bebernya.

Ditanya terkait target, Wiwin belum bisa memastikan kapan RUU PKH ini akan rampung dan disahkan menjadi UU. Sebab hal itu juga bergantung pada fleksibilitas dan dinamika politik yang sangat dominan.

"Untuk target misalnya Pemilu itu Februari 2024 dan berakhir di 1 Oktober 2024 dengan keanggotaan periode baru, harapan kami sebagai supporting system bahwa RUU ini bisa selesai minimal di akhir masa jabatan anggota DPR periode ini. Mudah-mudahan di tahun depan dengan segala arah kebijakan politik dari DPR ini menjadi salah satu hal yang diprioritaskan untuk diselesaikan," pungkasnya. (ard)