Sambut Pemilu 2024, Kelompok Perempuan Lintas Agama di Jogja Disasar Pendidikan Politik

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Menyambut Pemilu 2024, pemahaman demokrasi bagi setiap warga negara Indonesia menjadi sangat penting. Salah satu kelompok yang perlu mendapat pemahaman demokrasi yang hilistik dan substansial adalah kalangan perempuan.

Menindaklanjuti hal tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Yogyakarta pun menggelar agenda Pendidikan Politik untuk Perempuan dengan tema 'Perempuan dalam Cipta Pemilu Bermartabat', Selasa (11/7/2023).

Kegiatan tersebut, diikuti puluhan peserta dari kalangan perempuan lintas agama dan keyakinan di Kota Yogyakarta.

Baca juga: PP Hospitality akan Bangun MIC Residence dengan Kelas Bintang Tiga di Yogyakarta

Plt Kepala Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta, Yunianto Dwisutono, mengatakan, perumusan kepentingan perempuan hadir melalui pengalaman dan fakta empirik berupa diskriminasi, ketidakadilan, dan ketidaksetaraan yang dialami perempuan dalam kehidupan sehari-harinya.

Berbagai permasalahan tersebut kemudian didorong menjadi wacana atau isu yang akan menjadi diskursus publik yang bisa disuarakan oleh gerakan perempuan. 

"Gerakan perempuan perlu merumuskan kepentingan menghadapi momen pemilu untuk bisa diakomodasi oleh partai politik menjadi agenda politik ketika berada di parlemen," urainya.

Dijelaskan, masalah yang bisa ditemui dalam politik keseharian yang begitu banyak menyudutkan perempuan membuat pemahaman politik dan demokrasi kepada kelompok ini menjadi sangat penting. Menurutnya, dewasa ini masih banyak masalah khas perempuan yang sangat membutuhkan penyelesaian dari cara berpikir dan pendekatan yang berpihak pada kepentingan perempuan. 

"Ruang pertarungan bagi kepentingan perempuan tidak hanya semata bisa dilihat pada tingkat nasional tetapi juga pada tingkat daerah," tambahnya.

Adapun narasumber yang didapuk dalam kegiatan pendidikan politik untuk perempuan tersebut, meliputi Novia Rukmi dari Kaukus Perempuan Politik Indonesia, serta Devy Nur Cahyati dari Departemen Politik dan Pemerintahan UGM. (aka)