Komisi A DPRD DIY Desak Pemda DIY Membentuk Satgas Pemberantas Kejahatan Jalanan

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Komisi A DPRD DIY meminta Pemda DIY segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) pemberantas kejahatan jalanan.

Satgas ini diharapkan mampu mengatasi kejahatan jalanan yang dilakukan sejumlah kalangan remaja yang merasahkan masyarakat DIY.

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto mengatakan aksi kejahatan jalanan atau kerap disebut klitih di Yogyakarta dipicu sejumlah hal.

Baca juga: Harga Suzuki XL7 Hybrid yang Diperkenalkan di Daerah Istimewa Yogyakarta

Pertama angka kemiskinan DIY yang tinggi diklaim olehnya turut meicu seorang anak melakukan aksi kejahatan jalanan.

"Juga ada problem lain di antaranya pengangguran terbuka angkanya sekian persen, lalu gini rasio kemudian ada pola asuh orangtua," katanya, di DPRD DIY, Jumat (23/6/2023).

Selain beberapa hal tersebut, Eko Suwanto menerangkan ada faktor lain yang membuat aksi kejahatan jalanan di DIY sulit diberantas.

"Melemahnya nilai kearifan lokal juga memicu kejahatan jalanan. Kemudian ada gap regulasi tentang bagaimana penanganan anak. Ini sedang kami sinkronisasi. Pemicu lain transformasi digital yang disalah gunakan dalam arti sosmed tidak digunakan secara baik," tuturnya.

Untuk mengatasi permasalahan ini pihaknya menjelaskan ada beberapa aspek untuk mengatasi kejahatan jalanan di DIY.

Aspek pertama Eko Suwanto menjelaskan, pemerintah DIY harus segera bekerja keras untuk menyelesaikan pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan.

Kemudian pegoptimalan pendidikan masyarakat berbasis pancasila dikalangan masyarakat.

"Kemudian membangkitkan kearifan lokal gerakan surup ning omah wengi ning omah. Ini mengingatkan kembali orangtua untuk memastikan menjelang matahari terbenam anak supaya di rumah. Kalaupun kemudian ada kegiatan diluar harus seizin orangtua yang positif," ujar Politisi muda PDI Perjuangan ini.

Gerakan ini dikatakan Eko Suwanto telah disampaikan kesejumlah kalangan masyarakat.

Selain penvegahan hal yang menurutnya penting yakni terksit penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan jalanan.

"Polisi, hakim dan jaksa harus sama-sama tegas. Disaat yang sama juga harus dikedapankan rehabilitasi para pelaku. Kalau ada kejahatan jalanan cek ortunya. Orang tua juga bagian dari masalah itu sendiei. Ada yang orang tua menganggur, ada yang cerai tidak tinggal dengan anaknya. Itu juga memicu," jelasnya.

Terakhir Ketua DPD PDI Perjuangan Kota Yogyakarta ini menyampaikan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X agar segera membentuk Satgas Pemberantasan Kejahatan Jalanan.

"Rekomendasi penting Komisi D dari seluruh ini utamanya Gubernur DIY segera membentuk Satgas pemberantas kejahatan remaja. Satgas ini diharapkan melibatkan pemda aparat penegak hukum toko masyarakat dan perguruan tinggi," tutupnya. (hda)