PHRI DIY Usulkan Wisata Politik di Jogja, Ini Kata Sekjen Hildiktipari
Usulan PHRI ini, menurut Himpunan Lembaga Pendidikan Tinggi Pariwisata Indonesia (Hildiktipari), perlu dilakukan kajian mendalam.
Penulis: Miftahul Huda | Editor: Muhammad Fatoni
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY mengusulkan adanya wisata politik di DIY.
Usulan tersebut mengemuka lantaran saat ini masuk pada momen menjelang pesta demokrasi pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Ketua PHRI DIY, Deddy Pranawa Eryana, menyebut DIY memiliki keistimewaan tersendiri jika dibandingkan dengan wilayah lain.
Salah satu yang ditonjolkan DIY yakni produk seni dan budaya yang sudah dikenal luas.
Oleh karenanya dia berharap para partai politik sebaiknya mengemas event politik yang dibalut kebudayaan.
"Nah pesta politik ini, alangkah baiknya oleh parpol maupun yang lainnya ormas-ormas itu bisa dijadikan menjadi event budaya, karena Jogja itu kan kental dengan budayanya. Nah ini akan menjadikan daya tarik wisata," katanya, Minggu (28/5/2023)
Diungkapkan Deddy bahwa situasi wilayah yang kondusif akan otomatis membuat wisatawan juga nyaman ketika berkunjung.
"Situasi aman itu yang kemudian harus tetap dijaga dalam rangkaian Pemilu 2024 nanti," ungkapnya.
Agar kemudian, katanya, nantinya semakin meyakinkan wisatawan untuk tak membatalkan kunjungan.
Baik dari wisatawan mancanegara (wisman) maupun domestik dari sejumlah wilayah di Indonesia.
Usulan PHRI ini, menurut Himpunan Lembaga Pendidikan Tinggi Pariwisata Indonesia (Hildiktipari), perlu dilakukan kajian mendalam.
Sebab pascapandemi COVID-19, sektor pariwisata baru mulai berbenah.
Jangan sampai wacana wisata politik tersebut merusak tatanan industri pariwisata di DIY.
"Tidak masalah ada (wacana) wisata politik, bisa saja (Pemilu 2024) jadi komoditi wisata tapi jangan sampai merusak tatanan yang sudah ada, politik jangan sampai merusak pariwisata yang sudah dibangun susah payah pascapandemi," kata Sekjen Himpunan Lembaga Pendidikan Tinggi Pariwisata Indonesia (Hildiktipari), Damiasih.
Menurut Wakil Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta (Stipram) tersebut, meski pengelola wisata bisa membuat paket-paket wisata berbasis politik, mereka tidak perlu masuk terlalu dalam di dunia politik.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jogja/foto/bank/originals/Daftar-Tarif-Parkir-Motor-Mobil-Bus-Truk-di-Yogyakarta-Tepi-Jalan-Umum-Tempat-Khusus-Insidental.jpg)