Berita Jogja Hari Ini

Inspektorat Jenderal KKP RI Belajar Penguatan Reformasi Birokrasi ke Pemda DIY

Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI melaksanakan kunjungan kerja ke DI Yogyakarta pada Kamis (25/5/2023) untuk mempelajari

Penulis: Yuwantoro Winduajie | Editor: Kurniatul Hidayah
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
ilustrasi 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI melaksanakan kunjungan kerja ke DI Yogyakarta pada Kamis (25/5/2023) untuk mempelajari upaya reformasi birokrasi yang dilaksanakan Pemda DIY.

Inspektur II Inspektorat Jenderal KKP RI, Lutfi mengatakan, kunjungan kerja yang dilakukan Inspektorat Jenderal KKP RI ke Pemda DIY kali ini bertujuan untuk mempelajari upaya Pemda DIY sehingga mampu mencapai prestasi-prestasi yang telah diraih selama ini.

Selain itu, DIY juga telah menjadi percontohan nasional untuk pelaksanaan reformasi birokrasi tematik.

Baca juga: Menilik Keseruan Daihatsu Urban Fest Level Up di Ambarrukmo Plaza Jogja

“Kalau tidak salah, reformasi birokrasi tematik yang dilakukan Pemda DIY dalam hal bagaimana mengurangi angka kemiskinan. Karena kami di pusat juga memiliki program kemiskinan, dengan pemberian bantuan kepada nelayan misalnya, maka kami sangat-sangat membutuhkan penjelasan bagaimana pelaksanaannya selama ini,” ungkap Lutfi di Ruang Rapat Abimanyu Unit IX, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.

Lutfi juga mengatakan, penguatan reformasi birokrasi di KKP tengah dilakukan dalam penerapan sistem tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk meningkatkan penguatan ini, tentu perlu dilaksanakan beberapa strategi.

Diantaranya, peningkatan profesionalisme ASN, penguatan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas laporan keuangan, serta penguatan pembangunan budaya integritas dan pengawasan internal.

“Berbagai strategi guna implementasi reformasi birokrasi ini akan dilakukan secara bertanggung jawab dan akuntabel, serta sesuai sasaran reformasi birokrasi nasional, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima,” imbuhnya. (tro)

 

Sumber: Tribun Jogja
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved