Bupati Halim Akui Bantul Butuh Perbaikan Drainase, Namun Anggaran Terbatas

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Menanggapi terjadinya genangan air di kawasan pemukiman saat hujan deras, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyebutkan, bahwa kabupaten ini perlu melakukan perbaikan terhadap saluran drainase.

Baca juga: Festival Klangenan Berikan Kenangan Bagi Pemudik Asal Bantul

Diketahui, sebanyak 61 kepala keluarga (KK) yang tersebar di dua kalurahan, yaitu Panggungharjo dan Wonokromo, terdampak genangan air akibat hujan deras yang mengguyur Bantul pada Senin (1/5/2023) lalu.

Selain berdampak pada puluhan keluarga, hujan deras sejak siang hingga sore di wilayah Bantul utara tersebut, juga mengakibatkan genangan air di sekitar perempatan jalan lingkar Druwo Jalan Parangtritis, hingga mengganggu arus lalu lintas.

Bupati Abdul Halim menyatakan, bahwa solusi atas genangan genangan air itu perlu upaya jangka panjang.

“Kita harus memperbaiki infrastruktur, terutama saluran drainase. Sebab, sejak puluhan tahun lalu, kita ini kurang memperhatikan drainase," ucap Halim, Kamis (4/5/2023).

Abdul Halim Muslih mengakui, sejak puluhan tahun lalu, Kabupaten Bantul kurang memperhatikan infrastruktur saluran drainase. Yang diperhatikan hanya jalan, sementara drainase yang mengalirkan air berlebih ketika wilayah tersebut diguyur hujan, diakuinya, belum maksimal.

Sehingga, lanjutnya, akibatnya saat ini, genangan-genangan itu masih saja terjadi. “Antisipasinya harus ada perubahan arah pembangunan infrastruktur menuju pada pembangunan drainase berkelanjutan," tandas Bupati Bantul.

Terlebih, sambun Bupati Halim, genangan air di Bantul akibat guyuran hujan deras tersebut disebabkan Bantul merupakan wilayah paling selatan dan paling rendah di provinsi DIY. Artinya, seluruh hilir dan muara air menuju ke Bantul

"Dari Kota (Yogyakarta) semua air menuju mengarah ke Bantul, sehingga genangan air ini tak bisa dihindari. Air hujan yang turun di Sleman pun akhirnya berhilir ke Bantul, artinya Bantul pun menjadi tujuan genangan air itu," terang Abdul Halim.

Namun begitu, Halim menandaskan, upaya pembangunan drainase berkelanjutan ini dibutuhkan anggaran besar. “Sementara, anggaran infrastruktur pemerintah juga harus dialokasikan untuk pembangunan fisik lainnya. Dari Dinas PUPKP (Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman) sudah ngerti, tapi kita memang sangat terbatas anggarannya," katanya. (ayu/ord)