Peringatan Hari Buruh, Fenomena Upah Murah di Jogja Mendapat Sorotan Tajam

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Ratusan pekerja di Yogyakarta menggelar aksi longmarch menyusuri sumbu filosofi memperingati Hari Buruh Internasional, Senin (1/5/2023).

Dalam aksi tersebut, massa yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY, menyoroti beragam masalah sektor ketenagakerjaan, mulai dari UU Cipta Kerja, hingga fenomena upah murah.

Koordinator MPBI DIY, Irsyad Ade Irawan, menuturkan, Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY 2023 yang masih tertahan di angka Rp1.981.782 menjadi keresahan besar yang dirasakan pekerja di Yogyakarta.

Baca juga: Ini Target Kursi Legislatif Dari PAN, PDIP dan PPP Kulon Progo Pada Pemilu 2024

Bagaikan sudah jatuh tertimpa tangga, buruh semakin dibuat nelangsa oleh lahirnya UU Cipta Kerja dan Permenaker Nomor 5 Tahun 2023, yang dinilai tidak berpihak.

"Harapan kami, upah minimal di Yogyakarta bisa naik setidaknya 50 persen. Karena standar upah layak itu sebenarnya sudah di angka Rp4 juta," katanya.

"Karena upah buruh ini murah, maka hampir semua buruh di Yogyakarta pasti tidak mampu membeli tanah dan membeli rumah sendiri," tambah Irsyad.

Setali tiga uang, Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kota Yogya, Deenta Julliant Sukma, menandaskan, sudah selayaknya upah buruh di Yogya dinaikkan.

Bukan tanpa alasan, tren kenaikan UMP DIY sejauh ini masih sangat jauh dari hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang digulirkan setiap tahun oleh serikat pekerja, untuk jadi patokan.

"Hasil survei kami di tahun 2022, kan, DIY sebenarnya sudah masuk di angka Rp3-4 juta UMR-nya. Jadi, ya, masih jauh dari angka sekarang," ungkapnya.

Menariknya, meski diikuti gabungan serikat pekerja dengan jumlah massa yang cenderung besar aksi Hari Buruh Internasional di Yogyakarta berjalan kondusif dan terkesan adem ayem.

Bahkan, aksi tersebut juga dibalut nuansa kebudayaan khas Kota Pelajar dengan menghadirkan Bregada Rakyat dari kalangan buruh, yang turut berjalan kaki menyusuri kawasan Tugu Pal Putih, Malioboro, hingga Titik Nol Kilometer Yogya.

Adapun makna dari Bregada Rakyat adalah sebagai seruan kepada Gubernur DIY, agar budaya tidak hanya bicara mengenai pertunjukan, tetapi harus membawa kemakmuran bagi rakyat.

MPBI meyakini, masyarakat Yogyakarta mampu berbudaya dengan baik, selama berkecukupan dan mendapat upah layak. (aka)