Megawati Pilih Ganjar dan Bukan Puan Jadi Capres 2024, Ini Analisis Pakar

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri resmi menunjuk Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo untuk menjadi calon presiden (capres) RI dari partai banteng bermoncong putih itu.

Penunjukan dilakukan di Istana Batu Tulis, Bogor, Jumat (21/4/2023).

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga (Suka), Gugun El Guyanie, S.H., L.LM mengatakan Megawati sudah terlepas dari jerat ego nepotisme.

“Kita tahu ya, dinamika dan pasang surut dukungan Bu Megawati kepada Pak Ganjar juga tidak mulus gitu saja,” kata dia kepada Tribun Jogja, Jumat.

“Seandainya Bu Mega menuruti ego nepotismenya, tentu mandat capres bakal diarahkan ke putri mahkota yang sekarang jadi bos di Senayan.

Dia mengandaikan, apabila Puan Maharani sebagai putri mahkota Megawati dipilih sebagai capres, dimungkinkan respons konstituen dan jajaran struktur partai dari pusat sampai ranting tidak sesolid saat ini.

Gugun kemudian melanjutkan, dinamika internal parpol itu pada akhirnya menyadari, sebagai parpol yang punya pengalaman politik panjang, suara konstituen adalah suara Tuhan.

Begitupula suara kader, suara fungsionaris partai dari tingkat ranting, cabang hingga pusat, tak bisa diabaikan.

Ia mengungkap, penunjukan Ganjar Pranowo sebagai capres dari PDIP tak beda dengan Jokowi yang dulu menerima mandat untuk bertarung dalam pilpres 2014.

“Di dalam konstitusi, capres dan cawapres secara absolut pencalonannya milik parpol atau gabungan parpol. Jadi, tidak ada pintu lain,” ujar dia.

Maka, figur populer, mendapat dukungan publik, tapi tanpa diusung oleh parpol atau gabungan parpol yang memperoleh kursi di parlemen, tentu tidak bisa ikut kontestasi pilpres.

“Dari sini terlihat, PDIP menunjukkan kelasnya sebagai parpol wong cilik yang selamat dari godaan nepotisme, seperti dugaan publik sebelumnya,” terang Gugun.

Momentum di Istana Batu Tulis Jumat siang ini, kata dia, membuat dinamika pemilu 2024 mengalami eskalasi.

Parpol lain akan memutuskan berkoalisi ke PDIP atau ke koalisi sebelah, dimulai dari sekarang.

“Tinggal siapakah pendamping Ganjar yang ideal? Apakah dari parpol koalisi, atau dari akademisi, profesional?,” tanyanya.

Meski demikian, Gugun mengatakan masih ada pekerjaan rumah untuk Ganjar Pranowo yang harus dibersihkan PDIP dan koalisinya.

Dua di antaranya adalah izin pabrik semen di Rembang yang masih menjadi catatan para aktivis lingkungan dan rakyat pegunungan Kendeng dan isu korupsi e-KTP yang sempat menyeret nama Ganjar Pranowo.