Bupati Halim Terima Penghargaan Capaian Indeks SPBE Nasional dari Kementerian PANRB

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menggelar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2023 di Jakarta, Senin (20/3/2023), diikuti seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Pada kegiatan itu juga dilaksanakan pemberian anugerah Digital Government Award (DGA) kepada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD) dengan enam kategori penerapan SPBE terbaik. Kabupaten Bantul mendapat penghargaan melalui Kategori Pencapaian Indeks SPBE Nasional.

Baca juga: Pemkab Bantul Kuatkan Upaya Pembentukan Ekosistem Kreatif Melalui Indonesia Crafts Congress

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih yang secara langsung menerima penghargaan tersebut mengungkapkan, rasa terima kasihnya kepada Dinas Kominfo dan organisasi perangkat daerah (OPD) lain, yang selama ini memberikan bantuan dan kerjasamanya untuk meningkatkan Bantul sebagai smart city.

“Penghargaan ini adalah buah kerjasama semua pihak untuk meningkatkan Bantul sebagai smart city, untuk mewujudkan kehidupan yang lebih mensejahterakan masyarakat dan Bantul yang lebih maju,” ucap Abdul Halim Muslih.

Bupati Halim menjelaskan, bahwa SPBE merupakan satu di antara jawaban atas tuntutan peningkatan layanan publik dari masyarakat. Dengan digitalisasi birokrasi ini, pemerintah dapat memberikan pelayanan yang efektif, efisien, mudah, akuntabel dan transparan.

Bupati Halim berharap, ke depan akan muncul inovasi-inovasi baru yang saling menguatkan, bersinergi dan berkolaborasi dengan sistem yang telah ada. Dengan demikian, melalui SPBE ini indeks kepuasan masyarakat terhadap pemerintah akan terus meningkat.

“Dengan begitu pembangunan dapat berjalan kondusif dan akan memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat, utamanya dalam peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat,” lanjut Bupati Abdul Halim.

Sementara dalam siaran persnya, Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas mengatakan, SPBE menjadi kunci untuk mengefisienkan dan mengefektifkan kinerja pemerintah dalam melayani publik.

“Tak ada rumusnya pelayanan publik bisa makin cepat dan mudah tanpa teknologi, tanpa digitalisasi. Itu kuncinya. Ketika negara indeks SPBE-nya bagus, maka kemudahan berusahanya bagus, artinya pelayanan investasinya bagus; indeks persepsi korupsinya dan penegakan hukum juga bagus,” ujar Anas.

Meski pemerintahan digital menjadi kunci, Anas menekankan SPBE bukan berarti semua instansi pemerintah berlomba membuat aplikasi. Saat ini, ada sekitar 27.000 aplikasi layanan dari pusat sampai daerah.

Presiden Jokowi telah memberi arahan untuk mewujudkan pelayanan digital yang mudah dan ringkas. “Kalau selama ini kan rakyat, misalnya, mau akses layanan sektor A, maka dia download aplikasinya, bikin akun, dan isi begitu banyak data. Lalu besoknya, mau akses layanan B, harus download aplikasi lainnya, bikin akun lagi, dan isi begitu banyak data. Artinya, ini perlu diefektifkan biar hemat waktu, juga hemat kuota internet,” ujar Anas. (nto/ord)