Pemkab Bantul Ajak Kolaborasi Daerah Lain Bangun Ekosistem Ekonomi Kreatif Nasional

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Banyak orang mengakui, bahwa Kabupaten Bantul memiliki ratusan sentra kerajinan. Karena itu, banyak peluang yang bisa digarap bersama oleh daerah lain. Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Bantul membuka peluang kerja sama dengan daerah lain untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri kreatif tersebut.

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih pun menyatakan, Pemkab Bantul mengajak kolaborasi bersama daerah-daerah lain untuk mengatasi problematika dalam industri kreatif. "Kelebihan kita itu ada pada daya kreatifitas kriya. Kita punya kerajinan gerabah di Kasongan, kerajinan kulit di Pucung Imogiri, punya kerajinan batik di Wukirsari, dan sebagainya. Tapi, kita itu tak punya bahan baku. Semua bagan baku didatangkan dari luar Bantul," kata Abdul Halim.

“Di Bantul juga terdapat sentra kerajinan bambu, namun bahan baku bambu tidak punya. Bantul ada kreatifitas sentra homedecor luar biasa, tapi kita tak punya serat abaka, tak punya enceng gondok, tak punya rotan. Ini kesempatan daerah-daerah lain di Indonesia untuk bekerja sama mensuplai bahan-bahan baku ke Bantul. Kami ajak kolaborasi untuk membangun ekosistem ekonomi kreatif nasional. Daetah lain mensuplai atau memroduksi bahan baku, kami yang menyerap," sambung Bupati Halim.

Bupati Bantul menyebutnya hal ini sebagai ekosistem kreatif nasional, di mana antardaerah bisa saling berkolaborasi dalam menjamin keberlangsungan ekonomi sesuai potensi masing-masing.

"Dan, itu kita telah tawarkan dan presentasikan kepada Pak Menteri Parekraf. Bahwa, ini problema industri kreatif nasional, tak hanya Bantul, tapi seluruh Indonesia," ujar Bupati Abdul Halim Muslih.

Bahkan, Halim menyebutkan selama lima tahun terakhir hingga 2021 nilai ekspor kerajinan di Kabupaten Bantul mencapai Rp9,25 triliun dan pada 2021 nilai ekspor sebesar Rp2,33 triliun.

"Nilai ini kan hampir sama dengan APBD kita, dan itu uang swasta, Artinya, sektor swasta ini punya kontribusi kesejahteraan rakyat yang lebih besar daripada anggaran pemerintah," ucap Abdul Halim Muslih.

Menurutnya, pemerintah hanyalah berfungsi sebagai regulator, fasilitator, dinamisator, dan penggerak ekonomi kreatif. Pemerintah punya peran, punya tanggung jawab. “Karena ini menyangkut pertumbuhan ekonomi, menyangkut kesejahteraan banyak orang. Ini tugas pemerintah untuk memfasilitasi," lanjut Bupati Abdul Halim.

Upaya Pemkab Bantul ini dalam rangka ikhtiar membangkitkan dan meningkatkan ekonomi kreatif di kabupaten bermotto Projo Tamansari. “Karena potensi besar ini, kita berupaya bisa masuk jejaring kota kreatif dunia yang dinaungi Unesco (UCCN),” imbuhnya. (ayu/ord)