PKS Deklarasi Anies Baswedan sebagai Capres, Pakar UGM: Tidak Mengejutkan

Laporan Reporter Tribun Jogja, Ardhike indah

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) yang mereka usung bersama koalisi perubahan, bersama Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Demokrat (PD).

Anies dihadirkan langsung oleh PKS di lokasi deklarasi di kantor Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP) PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (23/2/2023).

Menanggapi hal tersebut, Pakar Komunikasi Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Nyarwi Ahmad PhD menjelaskan, hal tersebut bukanlah hal yang mengejutkan.

Baca juga: KONI DIY Mulai Bahas Rencana Perubahan Aturan Porda XVII DIY

“Tidak mengejutkan. Kalau kita bicara kejutan, itu tidak mengejutkan. Deklarasi itu berarti menunjukkan akselerasi dukungan dari PKS ke Anies Baswedan. Sebelumnya kan belum resmi, sekarang sudah resmi,” ujarnya ketika dihubungi Tribun Jogja, Kamis malam.

Pencalonan Anies Baswedan sebagai capres dari PKS sudah didengungkan sejak lama.

Pada tanggal 30 Januari 2023, Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Sohibul Iman sudah menyebut pihaknya akan mendukung Anies Baswedan tanpa syarat calon wakil presiden.

PKS bakal tetap mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta itu meski PKS tidak mendapat jatah kursi cawapres.

“Saat itu, Sohibul Iman sudah menyampaikan saat konferensi pers di sekitar Bandara Soekarno-Hatta bahwa PKS bakal mendukung Anies Baswedan. Jadi, saya kira itu bukan kejutan,” tuturnya.

Dia mengira, deklarasi tersebut juga tidak lantas mendorong percepatan koalisi lain untuk mendeklarasikan calon presiden (capres) mereka.

Apalagi, mereka yang sudah mendapat dukungan di parlemen cukup tinggi, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Namun, menurut Nyarwi, deklarasi itu tetap bisa memicu koalisi untuk berkomunikasi lebih intens, seperti Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

KIB adalah koalisi partai politik di Indonesia yang terbentuk melalui kesepakatan politik oleh Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sementara, KKIR terdiri dari dua parpol, yakni Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

“Di KIB, tentu akan memunculkan diskusi panjang terkait keberadaan figur capres dan cawapres. Sebab, mereka sendiri belum mempunyai sosok-sosok yang menarik pemilih,” papar Nyarwi yang juga menjadi Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies (IPS).

Baca juga: KEBAKARAN Toko Pakan Ternak di Salam Magelang, Satu Orang Meninggal Dunia