Bupati Bantul Abdul Halim Muslih

Proses Pembangunan Fisik Padat Karya Harus Dikerjakan Sesuai Jadwal

Program padat karya infrastruktur di Bantul tahun ini akan dimulai serentak pada 20 Maret 2023 mendatang.

|
Penulis: Santo Ari | Editor: Gaya Lufityanti
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Bantul 

TRIBUNJOGJA.COM - Program padat karya infrastruktur di Bantul tahun ini akan dimulai serentak pada 20 Maret 2023 mendatang.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bantul mencatat ada aturan-aturan yang harus dilakukan para pekerja dalam proses pembangunan fisik.  

Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja dan Transmigrasi, Disnakertrans Bantul , Rumiyati menjelaskan, tujuan dari program padat karya adalah sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat meski dalam waktu singkat.

“Tujuan proyek padat karya selain untuk membangun infrastruktur bagi masyarakat, juga untuk penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan,” ujarnya, Selasa (21/2/2023).

Baca juga: Padat Karya di Bantul Mulai Bergulir, Tahun ini Ada 355 Paket Pekerjaan Senilai Rp 47,2 Miliar

Namun demikian, dalam pengerjaan ada beberapa aturan yang harus diperhatikan.

Selain mengerjakan sesuai spesifikasi yang ditentukan, aturan lainnya adalah proses pengerjaan harus tepat sesuai jadwal, tidak mendahului atau mengulur pekerjaan.  

“Pengerjaan dilakukan serentak 20 Maret mendatang. Juga jangan mengerjakan proyek pada malam hari. Kerjakanlah proyek pada siang hari, kalau malam untuk istirahat saja,”  jelasnya.

Ia juga menerangkan, terkait upah padat karya akan dibayarkan setelah program selesai, bukan dibayar setiap sabtu atau seminggu sekali seperti proyek pada umumnya.

Sedangkan lama pengerjaan padat karya yang dibiayai dari APBD DIY melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) selama 20 hari dan APBD Bantul selama 21 hari.
 
Adapun untuk jumlah lokasi padat karya tahun ini tersebar di Kabupaten yang dipimpin Bupati Bantul Abdul Halim Muslih ini tersebar di 355 titik terbagi untuk sumber dana APBD Bantul 153 lokasi dengan anggaran setiap titik Rp 100 juta dan BKK DIY 202 titik dengan rincian 85 titik anggaran Rp 100 juta serta 117 titik dengan anggaran Rp 200 juta.

Sehingga  total anggaran  padat karya mencapai Rp 47,2 miliar.

“Untuk proyek dengan anggaran Rp 100 juta dikerjakan satu kelompok terdiri 26 orang dan yang anggaran Rp 200 juta dikerjakan dua kelompok atau 52 orang,” terangnya.  

Baca juga: Warga Bantul : Padat Karya Bantu Atasi Masalah Infrastruktur di Masyarakat

Sementara itu Kepala Disnakertrans Bantul , Istirul Widilastuti menambahkan bahwa proyek padat karya infrastruktur tahun ini menyasar 17 kapanewon dan 70 kalurahan.

Semua proyek padat karya dikerjakan oleh warga sekitar, karena tujuannya sebagai pemberdayaan warga dan mengurangi angka pengangguran meski dalam jangka pendek.  

Namun demikian ia menekankan bahwa meski tenaga kerja adalah warga sekitar, namun pengerjaannya tidak boleh asal-asalan.

Ia mengatakan bahwa proyek yang dikerjakan telah melalui konsultasi dari para ahli dan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Bantul .

“Bangunan yang dihasilkan tidak boleh asal-asalan karena sudah ada konsultasi dengan ahli,” tambahnya.( Tribunjogja.com )

Sumber: Tribun Jogja
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved