Uang Rp10 Miliar Tol Jogja-Solo Wilayah Klaten Dititipkan di Pengadilan

Tribunjogja.com Klaten - Warga terdampak proyek Tol Jogja Solo di wilayah Klaten tak semuanya menerima uang ganti rugi (UGR) yang diajukan oleh tim pembebasan jalan Tol Jogja Solo .

Informasi yang dihimpun Tribunjogja.com, ada lebih kurang delapan bidang tanah di trase Tol Jogja Solo di wilayah Klaten diiyakan oleh pemiliknya.

Delapan bidang tanah itu berada beberapa wilayah diantaranya Sidoharjo, Kahuman, Kadirejo, Manjungan dan lainnya.

Lantas bagaimana selanjutnya?

Kepala Seksi Pengadaan Tanah, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Klaten, Sulistiyono mengatakan proses konsinyasi delapan bidang tanah itu masih tahap pendataan berkas.

"Kemarin yang sudah kami identifikasi sekitar delapan bidang, yang lainnya baru proses, jadi ini dikumpulkan dulu sambil menunggu," ujarnya saat TribunJogja.com temui di Desa Kebondalem Lor, Prambanan, Selasa (7/2/2023).

Rata-rata, kata dia, pemilik bidang tanah belum setuju dengan nilai uang ganti rugi yang diajukan tim appraisal.

"Namun dalam UU Nomor 2 tahun 2012 disebutkan, apabila pihak terdampak tol tidak menyetujui, tidak menghadiri dan tidak mengajukan keberatan maka uang ganti ruginya dititipkan di pengadilan," ucapnya.

Sulis menjelaskan, dirinya tak ingat secara persis nilai ganti rugi dari delapan bidang tanah yang akan dititipkan di pengadilan itu.

Namun, ia memperkirakan sekitar Rp10 miliar.

"Nilai persisnya tak ingat, ini kan macam-macam, kurang lebih ya Rp 10 miliar," imbuhnya.

Saat ini, lanjut dia, pihaknya tengah menyiapkan berkas untuk pengajuan konsinyasi tersebut.

"Konsinyasinya dalam waktu dekat, ini sedang saya rekap, nanti kalau sudah fix datanya baru kami ajukan ke pengadilan," tukasnya.

General Manager Lahan dan Utilitas, PT Tol Jogja Solo Marga Makmur, Muhammad Tilawatil Amin mengatakan jika sampai akhir Januari 2023 pengerjaan fisik tol untuk seksi 1 di Klaten terus dikebut.

"Kalau progres fisiknya untuk seksi 1.1 sudah 50 persen, namun untuk seksi 1.2 belum 50 persen. Namun kita tetap optimis seksi 1 di Klaten bisa selesai tahun 2024 mendatang," ulasnya.

Tanah Sultan dan Kas Desa

Berbeda dengan di wilayah Klaten, ada beberapa lahan di jalur Tol Jogja Solo di Yogyakarta juga terdampak.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarmanta Baskara Aji menyebut tanah kas desa maupun tanah kasultanan yang terdampak jalan tol harus sesuai dengan peruntukannya.

Jika mengalami perubahan fungsi maupun pengelola, harus memperbarui izin kembali dengan pemilik lahan yakni dengan pihak kalurahan sebagai pemilik tanah kas desa serta Keraton Yogyakarta selaku pemilik tanah kasultanan atau Sultan Ground (SG).

"Persoalannya kan ada beberapa tol yang dipindahtangankan karena pengelolaan, saya kira harus tetap ada perjanjian ulang karena tentu dalam perjanjian tidak ada berpindah tangan jadi tentu harus seizin pemilik," jelas Aji di kantornya, Senin (13/2/2023).

Pemda DIY, lanjut Aji, berharap agar skema sewa bagi tanah tanah kas desa maupun SG yang terdampak proyek tol disetujui pemerintah.

Hal ini lantaran tanah SG memiliki latar belakang historis. Salah satunya sebagai penanda keistimewaan DIY.

Jika nantinya tanah SG harus dilepas dan diganti dengan tanah lain, dapat mengurangi sisi historis tanah tersebut.

"Namanya SG ada sejarahnya, kita enggak ingin sejarah ini hilang. Kalau dibelikan tempat lain dapat mengurangi tanah masyarakat dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat," kata Aji.

Aji menjelaskan, Sri Sultan memang tidak ingin dengan mudah melepas tanah kas desa.

Sebab dikhawatirkan, desa akan kehilangan sumber pemasukannya jika tanah desa diserahkan ke pihak lain.

Dengan adanya pembayaran sewa, maka kalurahan akan terus menerima pemasukan dari adanya proyek jalan tol.

Hingga saat ini, antara pemerintah daerah, pihak Keraton Yogyakarta dengan pihak pemakai tanah SG tengah membahas mekanisme sewa lahan yang akan digunakan untuk pembangunan jalan tol baik Jogja-Bawen ataupun Jogja-Solo.

"Jadi Ngarso Dalem selalu menyampaikan kalau tanah kas desa tidak boleh dengan mudah kita pihak ketigakan kecuali kalau memang sangat penting karena pada prinsipnya tanah kas desa itu untuk kesejahteraan masyarakat," tegasnya. (Tribunjogja.com/Mur/tro)