Cerita Lain Menkeu Soal Atasi Pandemi, Sudah Beli Vaksin Meski Belum Produksi

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, kinerja pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak 2020 lalu.

Sri Mulyani menuturkan, melalui Satgas Covid-19 yang saat itu dipimpin Budi Gunadi Sadikin, dia memastikan pembelian vaksinasi jenis Astrazeneca, meski kondisi perekonomian Indonesia tengah sulit.

Baca juga: Pandemi Mereda, Dana Kesehatan Dialihkan ke Penanganan Non-Covid 19

"Jadi, Pak Budi ya berapapun yang dibutuhkan kayaknya kita kasih aja. Vaksin yang belum diproduksi saja sudah kita kasih kontrak, kasih duit. Bener kan?" kata Sri Mulyani saat RakornasTransisi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, di Jakarta, Kamis (26/1/2023).

Ani mengatakan, proses negosiasi yang dilakukan Satgas Covid-19 yang dipimpin Budi Gunadi Sadikin itu, bahkan sampai ke London, Inggris.

Baca juga: Saat Pandemi Covid-19 Keuangan Indonesia Sempat Terpukul, Ekonomi RI Minus 16 Persen

"Waktu itu, saya bilang pokoknya beli. Sudah kontrak, tapi barangnya belum jadi. Astrazeneca belum keluar vaksinnya, dan itu dia (Inggris) menawarkan kontrak, karena mereka harus punya kepastian, berapa puluh atau ratus juta yang dia harus produksi kalau seandainya terjadi," tegasnya.

Bahkan, kata Ani, Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto turut menanyakan pendanaan untuk menangani pandemi Covid-19.

"Memang waktu itu Pak Terawan sempat nanya, Bu benar punya duit? Kita cariin uangnya. Bapak fokus menangani penanganan pandeminya. Karena memang itu adalah multi from battle yang kita hadapi," tuturnya.

Ani menegaskan, pada posisi itulah dia meminta pemerintah agar tak menjadi alasan kurangnya keuangan dalam menangani pandemi Covid-19.

"Tapi kita sudah sampaikan, tidak boleh dalam situasi pandemi alasan tidak bisa melakukan tindakan apapun hanya karena tidak ada uang. Karena itu, akan pasti memperburuk. Jadi waktu itu berapapun yang dibutuhkan kita akan sediakan," ucapnya.

Ani memaparkan, semua itu terjadi pada 2020. Sehingga, pemerintah banyak mengubah kebijakan-kebijakan baru berdasarkan pengalaman pandemi Covid-19.

"Makanya, Bapak Presiden menyampaikan itu betul-betul coming from the real experience. Membuat keputusan yang kita kadang-kadang tidak cukup informasi, tapi harus membuat dengan intuisi. Jadi, intuisi mengatakan harus dilakukan namun semuanya dengan niat baik," tegasnya. (Tribun Network)