Pandemi Mereda, Dana Kesehatan Dialihkan ke Penanganan Non-Covid 19

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 sebesar Rp3.061 triliun atau menurun Rp29 triliun dibandingkan tahun sebelumnya, yakni Rp3.090 triliun.

Sri Mulyani berujar, dari jumlah tersebut sebesar Rp178,7 triliun ditetapkan untuk penanganan non-Covid 19, meliputi stunting dan pencegahan penyakit lainnya.

Baca juga: Saat Pandemi Covid-19 Keuangan Indonesia Sempat Terpukul, Ekonomi RI Minus 16 Persen

"APBN kesehatan Rp178,7 triliun itu sudah non-Covid 19 mayoritas untuk stunting dan pencegahan. Makanya, Pak Menkes sekarang bicara tentang kanker serviks," kata Sri Mulyani pada acara Rakornas Transisi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, di Jakarta, Kamis (26/1/2023).

Kemudian, Ani merincikan, anggaran APBN 2023 ditetapkan untuk beberapa pembangunan, misalnya pendidikan sebesar Rp612 triliun, perlindungan sosial sebesar Rp476 triliun dan ketahanan pangan sebesar Rp104,2 triliun.

Ketahanan energi sebesar Rp341,3 triliun dan pertahanan keamanan sebsar Rp316,9 triliun. Adapun anggaran infrastruktur sebesar Rp392,1 triliun.

"Untuk infrastruktur, kemarin, Presiden minta semua infrastruktur diselesaikan. Terutama, yang strategis dan banyak hal yang masih dijaga dan selenggarakan," ucap dia.

Ani menegaskan, tahun 2023 merupakan transisi dari pandemi Covid-19 menuju endemi. Untuk itu, dia menegaskan, seluruh belanja negara diserahkan kepada kementerian dan lembaga dalam memulihkan ekonomi nasional.

Meski begitu, Ani berujar, tak menutup kemungkinan jika nantinya program penanganan Covid-19 (PC) pemulihan ekonomi nasional (PEN) bakal diberlakukan lagi.

"Ini adalah situasi kita. APBN fleksibel mengikuti tantangan yang dihadapi oleh negara kita. Sehingga, kita berharap tahun 2023 melanjutkan pemulihan ekonomi," tegasnya. (tribunnews)