IHSG Nyungsep Setelah Sri Mulyani Diganti Purbaya, Apa Kata Pakar UGM

Laporan Reporter Tribun Jogja Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Presiden Prabowo resmi melantik Menteri Keuangan baru yakni Purbaya Yudhi Sadewa menggantikan Sri Mulyani Indrawati, Senin (08/09/2025).

Menurut Dosen Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM, Yudistira Permana, ekonomi Indonesia ke depan menjadi pertaruhan. 

Bicara kompetensi, menteri keuangan yang baru jelas kompeten. 

Baik dari sisi pendidikan maupun pengalaman. 

Namun tidak hanya dari sisi kompetensinya saja, tetapi juga soal kepercayaan dari investor dan masyarakat terhadap pasar. 

“Ketika ada pergantian ini, IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) langsung nyungsep. Itu jangka pendeknya begitu, karena tidak ada aba-aba. Ini semoga jangka pendek, tetapi yang menjadi risiko adalah kemudian iya-iya saja yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo, karena akan menyebabkan kebocoran di anggaran,” katanya, Senin (08/09/2025).

Baca juga: Sosok Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan Baru Penganti Sri Mulyani

Ia menilai reshuffle bertujuan untuk memuluskan program-program Presiden Prabowo. 

Hal itu terlihat dari pencopotan Budi Arie Setiadi yang kemudian digantikan Ferry Juliantono.  

“Apakah ada urusannya dengan koperasi Merah Putih? Program ini kan bukan program yang sedikit nilainya. Saya kok yakin ada beberapa penolakan entah dari menteri atau jajaran di bawah menteri yang memberikan jangan dulu, jangan begitu," 

"Ini kemudian dicopot semua. Ini akan menjadi upaya memuluskan program-program Prabowo,” terangnya.

“Apakah itu baik atau jelek, hanya waktu yang bisa menjawab. Namun kita lihat mitigasinya seperti apa. Kalau melihat koperasi (Menkop) diganti, jangan-jangan perumahan juga akan diganti karena program 3 juta rumah nggak segera jalan,” sambungnya.

Ia berpendapat beberapa program ambisius Presiden Prabowo akan menjadi tantangan, terutama dalam hal pembiayaan. 

Tidak banyak atau bahkan tidak ada lembaga asing yang investasi, sehingga pendanaan harus dari dalam negeri. 

Namun dengan kondisi saat ini, pemerintah tidak mungkin menggantungkan pendanaan lewat pajak.