Kemenag Usulkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji 2023 Rp 69 Juta, Pimpinan DPRD DIY : Saya Meragukan

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY meragukan usulan Kementerian Agama (Kemenag) melakukan penyesuaian biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) 2023 menjadi Rp69 juta dari tahun sebelumnya berkisar Rp35 hingga Rp38 juta.

Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana, mengatakan masyarakat tentu keberatan lantaran kenaikan Bipih hampir dua kali lipat.

Huda meminta pemerintah pusat meninjau ulang langkah yang ditempuh Kemenag terkait perencanaan ibadah haji 2023.

Baca juga: PSS Sleman Belum Bisa Pastikan Pemain Anyarnya Bisa Tampil Lawan RANS Nusantara FC Besok

"Toh selama ini biaya haji kan bayar di depan, ya. Bipih juga muter-muter uangnya untuk efisiensi itu kan harapannya bisa menurunkan biaya haji. Memang haji kan antrinya panjang kan. Sampai puluhan tahun," katanya, Jumat (20/1/2023).

Dia menjelaskan, meski fasilitas haji asal Indonesia diakuinya sangat memuaskan akan tetapi penyesuaian biaya perjalanan haji yang naik hampir dua kali lipat itu artinya ada persoalan dalam perencanaan.

"Kalau sudah dua kali lipat itu bab perencanaan. Saya kok meragukan negosiasi Kementerian Agama saat ini. Lah, gimana caranya Kemenag kemarin (sebelumnya) bisa melakukannya kok tiba-tiba sekarang naiknya dua kali lipat," tegasnya. 

"Ya kalau naiknya dua persen lima belas persan masih cukup wajar lah. Lah, ini kan hampir 100 persen. Saya meragukan negosiasi dan perencanaannya. Saya kira perlu untuk ditinjau ulang. Kalau alasan ada Covid-19 atau apa okelah. Tetapi Haji perencanaannya panjang. Mustinya rembukan dengan Arab Saudi itu ngerti ada ini dan itu," sambungnya.

Ia lantas meragukan kinerja Kemenag saat ini, lantaran ia menilai Kemenag telah gagal menyelenggarakan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) XIII di DIY pada Juni 2022.

Dimana hotel-hotel yang dijadikan tempat menginap para peserta Pesparawi XIII belum dilunasi dengan total tanggungan mencapai Rp11 miliar.

"Maaf ya saya bukan apa-apa meragukan Kemenag karena terus terang Jogja itu barusan kena masalah Pesparawi XIII kemarin kan perencanaan amburadul. Gimana caranya itu. Jangan-jangan perencanaan haji mirip-mirip gitu. Jadi maaf ya saya meragukan planingnya Kemenag," tegas Huda.

Baca juga: Polres Magelang Kota Ungkap Kasus Penipuan Hingga Penggelapan Handphone Batangan

Anggota Komisi D DPRD DIY Syukron Arif Muttaqin menambahkan, kenaikan biaya perjalanan ibadah haji dinilai cukup wajar setiap tahunnya.

Ia berpendapat penyesuaian biaya ibadah perjalanan haji dipengaruhi kondisi ekonomi terkini

"Tetapi ya seharusnya segera dijelaskan penyesuaian itu untuk apa saja, supaya masyarakat tidak kaget," terang dia.

Adanya penyesuaian biaya perjalanan ibadah haji ini menurutnya akan berdampak pada gejolak sosial.

"Jelas ada, kan yang dulunya sudah menyiapkan uang sekian juta jadinya harus menambah," pungkasnya. (hda)