Warga Karangbajang Ramai-ramai Tinggalkan Ruang Musyawarah Jalan Tol Yogyakarta-Solo di Tlogoadi 

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Musyawarah kesepakatan ganti rugi lahan terdampak pembangunan jalan Tol Yogyakarta-Solo seksi II untuk warga padukuhan Karangbajang di Kalurahan Tlogoadi kembali diwarnai aksi walkout, Selasa (17/1/2023).

Aksi serupa juga dilakukan oleh warga Padukuhan Nglarang, pada agenda musyawarah yang digelar sehari sebelumnya.

Warga serentak meninggalkan ruang musyawarah karena nilai ganti rugi dari tim appraisal dinilai terlalu rendah.

"Yang jelas harga (appraisal) yang sudah kita terima itu, belum layak dan adil menurut Permen nomor 19 tahun 2021. Sebagai gambaran saja, secara geografis Tlogoadi dibandingkan Tirtoadi itu harga normal (tanah) saat ini pun tinggi Tlogoadi. Yang sudah terjadi, justru di Tirtoadi lebih tinggi dari Tlogoadi. Ini kenapa bisa terjadi. Ada yang salah dengan appraisal. Padahal timnya sama," kata Anang Wiyadi, warga Karangbajang yang terdampak jalan tol Yogyakarta-Solo, seusai memutuskan keluar dari ruang musyawarah di Tlogoadi, Selasa (17/1/2023). 

Tanah milik Anang yang terdampak jalan Tol Yogyakarta-Solo seluas 246 meter dan tanah orangtuanya seluas 2.000 meter persegi.

Lokasi tanah tersebut diakui strategis dekat jalan raya namun dihargai Rp2.800.000/ meter.

Sementara tanah orangtuanya dihargai Rp2.600.000/ meter.

Padahal di padukuhan simping - Rajek Kalurahan Tirtoadi, sepengetahuan dia, yang harga pasaran tanahnya lebih rendah dari Tlogoadi justru rata-rata dihargai kisaran Rp3.800.000 - Rp4.100.000 per meter. 

Anang menilai ada diskriminasi harga. Apalagi, dengan harga appraisal Rp 2.800.000/meter membuat warga Karangbajang terdampak jalan tol kesulitan mencari tanah pengganti.

Menurut Anang, di Karangbajang seharusnya dihargai Rp 4.000.000/meter.

Jika tanah tersebut dekat atau mangku jalan Rp 4.500.000/meter.

Dengan harga tersebut, warga baru bisa mencari tanah pengganti. 

"Yang jelas kita sangat mendukung dengan program jalan tol. Tapi kami ingin harga yang adil," kata dia.

Hal serupa juga disuarakan Supriyadi, warga Nglarang, Kalurahan Tlogoadi.

Menurut dia, nilai appraisal di padukuhan Nglarang juga dinilai terlalu rendah.