Curahan Hati Warga Terdampak Proyek Tol Yogyakarta-Solo di Sleman

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Masyarakat yang terdampak proyek pembangunan tol Yogyakarta-Solo di Sleman DI Yogyakarta lagi-lagi mencurahkan isi hati mereka.

Mereka adalah warga RW 29, Padukuhan Nglarang, Kalurahan Tlogoadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta yang terdampak proyek Tol Yogya-Solo, tengah menyampaikan aspirasi mengenai pembangunan tol melalui pemasangan spanduk.

Seorang warga RT 4, RW 29, Padukuhan Nglarang, Subardi, mengatakan, setidaknya terdapat tiga spanduk aspirasi berukuran 2x3 meter dan 28 spanduk aspirasi berukuran 0,8x1 meter yang dibentangkan di Padukuhan Nglarang.

"Kami sangat mendukung program pemerintah (berupa) proyek nasional. Kami berkomitmen untuk menyukseskannya," katanya, kepada awak media di Padukuhan Nglarang pada Jumat (6/1/2023).

“Namun demikian, pada satu sisi, kami sebagai warga terdampak (proyek Tol Yogya-Solo) sangat berharap kepada pemerintah, kepada pihak berwenang mengenai kepastian waktunya.

Menurutnya, waktu yang dimaksud adalah pencairan ganti rugi pembangunan tol. Pasalnya, sudah lebih dari dua tahun, proyek tersebut dijalankan oleh Pemerintah RI.

"Kami mengharapkan harga ganti rugi yang wajar. Wajar yang dimaksud adalah tentunya nanti (warga yang terdampak proyek Tol Yogya-Solo) harus mampu pindah dengan biaya yang diganti oleh pemerintah tersebut," ujarnya.

Pasalnya, kini harga tanah di lokasi itu berkisar di antara Rp2,5 juta - Rp3 juta per meter persegi.

Maka dari itu pihaknya berharap kepada pihak yang berwenang untuk bisa memberikan uang ganti rugi terdampak proyek Tol Yogya-Solo setara dengan kebutuhan masyarakat.

"Seandainya itu ganti ruginya hanya Rp4 juta per meter, saya pikir bagi masyarakat masih berat. Karena, sekarang kalau mau cari tempat yang baru (harganya) sudah tinggi," imbuh Subardi.

Namun, disampaikannya, hingga kini belum terdapat bocoran harga ganti rugi tanah yang terdapak Tol Yogya-Solo di wilayah tersebut dari Pemerintah.

"Tanah di sana setidaknya ada 93 bidang. Semua RT 4 dan sebagian RT 1 dan RT 5 itu terkena (proyek Tol Yogya-Solo),” tuturnya.

“Kalau (secara keseluruhan) kurang lebih saya kira ada lima hektare, karena itu ada sepertiga kampung dan sebagian tanah-tanah yang di samping itu kena (proyek Tol Yogya-Solo)," terangnya.

Meskipun demikian, pada saat itu juga pihaknya baru mendapatkan undangan dari Pemerintah untuk melakukan diskusi penyampaian harga ganti rugi tanah.

"Baru hari ini kami mendapat kepastian diundang di Kalurahan pada 11 Januari 2023, mengenai penyampaian harga (ganti rugi tanah).

“Tentunya kami (harapkan) bisa menyampaikan masukan-masukan kepada pihak proyek seandainya tidak sesuai (dengan) harga (yang ditawarkan pemerintah)," tandas Subardi.

Jeritan warga terdampak

Sebelumnya, jeritan warga terdampak proyek pembangunan jalan tol Yogyakarata-Solo juga terdengar di padukuhan lain di Sleman, DI Yogyakarta.

Setelah sebelumnya beberapa warga Padukuhan Janturan Simping, Tirtoadi, Kapanewon Mlati, Sleman; kini giliran sejumlah warga Jobohan, Kalurahan Bokoharjo, Kapanewon Prambanan.

Mereka mulai resah karena tidak segera mendapat kejelasan pembayaran uang ganti rugi lahan terdampak pembangunan jalan tol Yogyakarata-Solo.

Lewat spanduk, mereka berteriak dengan menuliskan keluh kesah pun ditempuh warga agar didengar oleh tim pengadaan lahan proyek strategis nasional.

Bahkan, sejumlah spanduk yang telah terpasang itu di antaranya ditujukan langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar segera membayarkan uang ganti rugi bagi warga terdampak.

Satu di antaranya adalah:

‘Pak Jokowi, warga Jobohan terdampak Exit tol Yogyakarta-Solo mendukung dan setuju pembangunan tol. Tapi proses pembayaran tidak sesuai janji dan sosialisasi. Tiga tahun menunggu. Sampai kapan kepastian pembayaran kami terima?’

Selain itu, spanduk lainnya yang berukuran cukup besar juga dipasang di depan rumah salah satu warga yang bertuliskan:

'Pak Jokowi, tanah dan bangunan kami belum dibayar untuk proses pembebasan exit tol Jogja-Solo tolong segera diselesaikan dan dibayar'

Seorang warga Jobohan bernama Priyono, menjelaskan di dusun tersebut ada sebanyak 60 warga yang terdampak exit tol Jogja-Solo.

Sedangkan di Bokoharjo total ada sekitar 120 warga.

“Sekarang warga terdampak tol di Bokoharjo sudah mulai resah,” ujarnya, Senin (12/12/2022).

Dia mengatakan, September lalu tim pengadaan lahan sudah ada musyawarah bersama warga masyarakat terkait uang ganti rugi kepada warga terdampak.

Dari musyawarah itu juga muncul kesepakatan nilai ganti rugi bagi masing-masing warga.

Namun semenjak musyawarah tersebut hingga hari ini belum ada kabar kapan tepatnya uang ganti rugi akan dibayarkan.

Dari tim persiapan menurutnya juga tidak pernah menyampaikan dengan jelas kapan uang ganti rugi bisa dicairkan.

Warga diakuinha hanya dijanjikan akan segera mendapat ganti rugi.

“Tidak bilang waktu tepatnya. Jawabnya hanya segera dalam waktu dekat,” katanya.

Ia khawatir jika sudah ganti tahun, maka nilai tanah sudah tidak lagi sama dengan waktu dibuatnya kesepakatan.

“Kalau sampai ganti tahun, nilai tanah 2022 dibayar 2023/2024, kita kena inflasi tanah dan bangunan. Sedangkan dampak adanya tol, nilai tanah di sekitarnya sudah naik semua,” jelasnya.

Apa kata PPK?

Menanggapi hal ini, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembebasan lahan tol Yogyakarta-Solo, Dian Ardiyansyah, mengatakan untuk kalurahan Bokoharjo, UGR sudah diajukan ke Lembaga Manajemen Aset negara (LMAN) dan tinggal menunggu pencairan.

“Kalau target kami di bulan ini cair, Desember ini. Tapi mengenai penjadwalan pembayarannya kami menunggu dari P2T [Panitia Pengadaan Tanah]. Desember ini kami ajukan Tirtomartani, Selomartani sama Bokoharjo,” katanya.

Selain itu, warga terdampak di Tirtoadi, Kapanewon Mlati, yang beberapa waktu lalu juga sempat memasang spanduk menanyakan pencairan UGR, sudah dilakukan musyawarah dan sedang proses pelengkapan berkas.

Setelah berkas lengkap, tim persiapan akan mengajukan pembayaran UGR ke LMAN. Menurutnya, lamanya proses pencairan UGR setelah pengajuan ke LMAN normalnya sekitar satu bulan.

“Normalnya 30 hari,” tuturnya.