Pemkab Magelang Anggarkan Dana Cadangan Pemilu 2024 Sebesar Rp65 Miliar

Laporan Reporter Tribun Jogja, Nanda Sagita Ginting 

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Guna mendukung jalannya proses Pemilu 2024 mendatang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang melalui Peraturan Daerah  Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang, menganggarkan dana cadangan sebesar Rp65 miliar.

Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang, Adi Waryanto, mengatakan penganggaran tersebut dilakukan secara bertahap sejak tahun anggaran 2021 hingga anggaran 2024.

"Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Magelang telah menganggarkan dana cadangan sebesar Rp10 miliar melalui anggaran APBD perubahan dan pada 2022 melalui Anggaran APBD Penetapan sebesar Rp25 miliar. Sedangkan kekurangan dana cadangan akan dianggarkan pada Anggaran APBD Tahun 2023 ini dan APBD Tahun 2024," ujarnya pada Jumat (06/01/2023).

Ia menambahkan, sebagaimana diketahui bahwa pesta demokrasi Pemilu dan Pilkada 2024 yang tinggal menghitung bulan, akan menjadi pesta demokrasi terbesar dalam sejarah Pemilu di Indonesia, bahkan dimungkinkan menjadi penyelenggaraan Pemilu terbesar di dunia.

Untuk itu, guna mewujudkan Pemilu 2024 dapat berjalan secara demokratis dengan asas pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan berkualitas.

Maka Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) merupakan salah satu komponen penyelenggara Pemilu yang memiliki peran penting sekaligus strategis.

"Selaras dengan hal tersebut, maka  anggota Panitia Pemilihan Kecamatan  (PKK) diharapkan bisa menjadi tonggak pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2024 di Kabupaten Magelang yang dapat berjalan dengan damai, kondusif, dan transparansi," katanya

Adi juga mengapresiasi  kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magelang yang telah melaksanakan satu tahapan Pemilu 2024 dengan telah menyeleksi calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan.

Ia berpesan kepada para anggota PPK yang baru saja dilantik agar dapat bekerja secara profesional, berintegritas, dan bisa menjaga netralitas, mengingat netralitas penyelenggara Pemilu merupakan modal yang sangat penting dan berharga dalam mengawal tegaknya demokrasi.

"Kami percaya, dalam mengemban tanggungjawab dan tugas yang tidak ringan ini, saudara yang dilantik, dapat melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, serta dapat menjawab segala persoalan yang muncul dengan memperkuat sinergitas dan berkolaborasi dengan komponen lainnya sesuai dengan kewenangan dan aturan yang telah ditentukan," ucapnya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magelang, Afifudin, menjelaskan ada sebanyak 105 orang yang dilantik menjadi anggota PPK untuk Pemilu 2024.

Selain dilantik oleh Ketua KPU Kabupaten Magelang, pada kesempatan kali ini anggota PPK juga menerima pembekalan dari jajaran Forkopimda Kabupaten Magelang terkait dengan materi tugas dan kewajiban anggota PPK, kode etik penyelenggara Pemilu serta tahapan terdekat yaitu pemuktahiran data pemilih dan membangun pola hubungan dengan stakeholder terkait.

Afifudin menyebutkan, semula jumlah pendaftar anggota PPK di Kabupaten Magelang sebanyak 1.540 orang, kemudian yang lolos seleksi administrasi sejumlah 784 orang, dilanjutkan dengan seleksi CAT (Computer Assisted Test) menjadi 329 orang dan tes wawancara menjadi 105 orang.

"Jadi 105 orang itu yang telah terpilih," katanya.

Ia mengatakan jumlah peserta yang mendaftar untuk menjadi anggota PPK Pemilu Tahun 2024 lebih banyak dibanding dengan Pemilu sebelumnya yang dikarenakan mekanismenya melalui online, begitu juga dengan rekrutmen anggota PPS (Panitia Pemungutan Suara).

Sedangkan untuk rekrutmen PPS saat ini sampai di tingkat verifikasi berkas administrasi. (*)