Reshuffle Kabinet

Isu Reshuffle Kabinet Kembali Menggema, Begini Komentar PDIP Hingga Partai Nasdem

Namun soal waktu dan siapa yang akan diganti di jajaran Kabinet Indonesia Maju, Presiden Jokowi belum menyampaikan secara gamblang.

Penulis: Hari Susmayanti | Editor: Hari Susmayanti
dok. istimewa via kompas
Presiden Joko Widodo saat menyampaikan keterangan pers usai meninjau lokasi terdampak gempa di Cugenang, Cianjur pada Selasa (22/11/2022) siang. 

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Di sela-sela kegiatanya meresmikan Bendungan Ciawi dan Sukamahi di Kabupaten Bogor, Jumat (23/12/2022) kemarin, Presiden Jokowi menyebutkan peluang untuk melakukan resghuffle kabinet Indonesia Maju.

Namun soal waktu dan siapa yang akan diganti di jajaran Kabinet Indonesia Maju, Presiden Jokowi belum menyampaikan secara gamblang.

Presiden Jokowi hanya menyebutkan kata "mungkin" saat ditanya oleh wartawan terkait dengan hasil survei Charta Politika yang menunjukkan bahwa mayoritas responden setuju ia merombak susunan kabinet.

"Mungkin," kata Jokowi seperti yang dikutip dari Kompas.com.

"Ya nanti," lanjutnya.

Baca juga: Jokowi Beri Sinyal Reshuffle, Muncul Desakan Menteri NasDem Diganti

Elit PDIP Minta Dua Kader Nasdem Dievaluasi

Sementara itu Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat menyebut setidaknya ada dua menteri dari Partai Nasdem yang layak untuk dievaluasi oleh Presiden Jokowi.

Kedua menteri tersebut adalah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

"Mentan dievaluasi, Menhut dievalusi, Menteri Kehutanan ya, harus dievaluasi, semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa, supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi," kata Djarot di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat.

Menurut Djarot,  Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo layak untuk dievaluasi terkait dengan keputusan pemerintah yang kembali mengimpor beras.

Padahal, beberapa waktu yang lalu pemerintah mengklaim berhasil swasembada beras.

Tentunya kebijakan impor itu bertolak belakang dengan klaim swasembada beras.

Menurut dia, pemerintah semestinya tidak melakukan impor ketika musim panen akan tiba karena itu bakal menyakiti para petani.

Oleh sebab itu, anggota Komisi IV DPR tersebut menegaskan, semua pihak di pemerintah baik itu Kementerian Pertanian, Bulog, maupun Badan Pusat Statistik semestinya membuka data mengenai stok beras di dalam negeri.

"Perlu enggak kita impor, katanya masih cukup, perlu enggak kita impor. Yang penting bagi kita harga beras stabil, petaninya bisa untung, ini semua perlu dievaluasi," ujar Djarot.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved