Jeritan Warga Terdampak Tol Yogyakarta-Solo di Sleman

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Jeritan warga terdampak proyek pembangunan jalan tol Yogyakarata-Solo terus terdengar.

Setelah sebelumnya beberapa warga Padukuhan Janturan Simping, Tirtoadi, Kapanewon Mlati, Sleman; kini giliran sejumlah warga Jobohan, Kalurahan Bokoharjo, Kapanewon Prambanan.

Mereka mulai resah karena tidak segera mendapat kejelasan pembayaran uang ganti rugi lahan terdampak pembangunan jalan tol Yogyakarata-Solo.

Lewat spanduk, mereka berteriak dengan menuliskan keluh kesah pun ditempuh warga agar didengar oleh tim pengadaan lahan proyek strategis nasional.

Bahkan, sejumlah spanduk yang telah terpasang itu di antaranya ditujukan langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar segera membayarkan uang ganti rugi bagi warga terdampak.

Satu di antaranya adalah:

‘Pak Jokowi, warga Jobohan terdampak Exit tol Yogyakarta-Solo mendukung dan setuju pembangunan tol. Tapi proses pembayaran tidak sesuai janji dan sosialisasi. Tiga tahun menunggu. Sampai kapan kepastian pembayaran kami terima?’

Selain itu, spanduk lainnya yang berukuran cukup besar juga dipasang di depan rumah salah satu warga yang bertuliskan:

'Pak Jokowi, tanah dan bangunan kami belum dibayar untuk proses pembebasan exit tol Jogja-Solo tolong segera diselesaikan dan dibayar'

Seorang warga Jobohan bernama Priyono, menjelaskan di dusun tersebut ada sebanyak 60 warga yang terdampak exit tol Jogja-Solo.

Sedangkan di Bokoharjo total ada sekitar 120 warga.

“Sekarang warga terdampak tol di Bokoharjo sudah mulai resah,” ujarnya, Senin (12/12/2022).

Dia mengatakan, September lalu tim pengadaan lahan sudah ada musyawarah bersama warga masyarakat terkait uang ganti rugi kepada warga terdampak.

Dari musyawarah itu juga muncul kesepakatan nilai ganti rugi bagi masing-masing warga.

Namun semenjak musyawarah tersebut hingga hari ini belum ada kabar kapan tepatnya uang ganti rugi akan dibayarkan.

Dari tim persiapan menurutnya juga tidak pernah menyampaikan dengan jelas kapan uang ganti rugi bisa dicairkan.

Warga diakuinha hanya dijanjikan akan segera mendapat ganti rugi.

“Tidak bilang waktu tepatnya. Jawabnya hanya segera dalam waktu dekat,” katanya.

Ia khawatir jika sudah ganti tahun, maka nilai tanah sudah tidak lagi sama dengan waktu dibuatnya kesepakatan.

“Kalau sampai ganti tahun, nilai tanah 2022 dibayar 2023/2024, kita kena inflasi tanah dan bangunan. Sedangkan dampak adanya tol, nilai tanah di sekitarnya sudah naik semua,” jelasnya.

Apa kata PPK?

Menanggapi hal ini, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembebasan lahan tol Yogyakarta-Solo, Dian Ardiyansyah, mengatakan untuk kalurahan Bokoharjo, UGR sudah diajukan ke Lembaga Manajemen Aset negara (LMAN) dan tinggal menunggu pencairan.

“Kalau target kami di bulan ini cair, Desember ini. Tapi mengenai penjadwalan pembayarannya kami menunggu dari P2T [Panitia Pengadaan Tanah]. Desember ini kami ajukan Tirtomartani, Selomartani sama Bokoharjo,” katanya.

Selain itu, warga terdampak di Tirtoadi, Kapanewon Mlati, yang beberapa waktu lalu juga sempat memasang spanduk menanyakan pencairan UGR, sudah dilakukan musyawarah dan sedang proses pelengkapan berkas.

Setelah berkas lengkap, tim persiapan akan mengajukan pembayaran UGR ke LMAN. Menurutnya, lamanya proses pencairan UGR setelah pengajuan ke LMAN normalnya sekitar satu bulan.

“Normalnya 30 hari,” tuturnya.