Analisis Pakar: Memahami Rusuh Iran, Polisi Moral, dan Evolusi Tentang Hijab  

TRIBUNJOGJA.COM, BEIRUT - Sharmine Narwani, seorang penulis dan analis geopolitik Asia Barat, membeberkan apa yang sesungguhnya sedang terjadi di Republik Islam Iran.

Menurutnya banyak pihak yang menyederhanakan problem, dan barat telah keliru menarasikan babak demi babak kerusuhan hanya kepada soal aturan berhijab.

Dalam ulasan panjang di situs The Cradle, Jumat (9/12/2022), penulis berbasis di Beirut itu menjelaskan secara komprehensif aspek-aspek geopolitik Iran.

Narwani banyak melakukan liputan investigative dan secara teratur mengunjungi Iran. Terakhir Narwani ke Iran bula lalu saat mulai pecah kerusuhan di berbagai kota Iran.

Karya-karyanya diterbitkan di The American Conservative, Russia Today, The New York Times, USA Today, The Guardian, Al-Akhbar English, Assafir, Huffington Post, BRICS Post, Salon.com, Al Jazeera dan lain-lain.

Liputan investigasinya yang inovatif tentang konflik Suriah juga dipublikasikan di banyak media internasional.

Baca juga: Iran Dikabarkan Telah Bubarkan Polisi Moral

Baca juga: Menlu Iran : Konspirasi Asing Hancurkan Iran Telah Digagalkan

Baca juga: Protes Kematian Mahsa Amini, Artis Top Iran Sengaja Unggah Foto Tanpa Hijab di Medsos

Berikut laporan Sharmine Narwani yang telah dialihbahasakan lewat sejumlah penyesuaian kalimat tanpa mengubah substansi masalah yang dibahas.

Ledakan aksi protes di Iran yang dimulai pada September bukan secara khusus tentang hukum jilbab Republik Islam.

Tapi lebih ke protes atas pelanggaran dan ekses dari apa yang disebut polisi moral atau Gasht-e-Irshad, terhadap kaum perempuan Iran.

Ketidakpuasan publik dipicu kematian Mahsa Amini yang dipublikasikan secara luas, yang ditangkap oleh Irsyad dan meninggal saat dalam tahanan mereka.

Meskipun rekaman video berikutnya yang dirilis otoritas kepolisian Iran menunjukkan Mahsa Amini pingsan, kemungkinan besar karena riwayat kesehatan pribadinya.

Hasil otopsi resmi lembaga medis Iran juga menyatakan penyebab meninggalnya Amini bukan karena penganiayaan.

Tapi sebagian  orang Iran berpendapat tekanan dari semua itu mungkin telah memicu masalah dan membuat Mahsa Amini jatuh.

Dalam minggu-minggu berikutnya, protes berubah menjadi kerusuhan, dan orang-orang terbunuh, baik warga sipil maupun aparat keamanan.

Apakah kedua belah pihak saling menembak, atau provokator eksternal lainnya sedang bermain, bukan subjek dari ulasan ini.

Pertanyaannya adalah ke mana peristiwa baru-baru ini akan membawa Iran, dan apakah sentimen publik tentang jilbab akan ditangani badan pengatur negara, dan bagaimana caranya.

Memahami Otoritas Kekuasaan di Iran

Iran sama sekali bukan karikatur kediktatoran seperti yang sering digambarkan di media arus utama barat.

Tetapi Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei tetap menjadi otoritas terakhir dalam hal-hal strategis, tapi hak istimewa yang jarang dia gunakan untuk melawan kritik domestik.

Berbeda dengan pembicaraan nuklir Iran dengan kekuatan barat, Khamenei sepenuhnya mengizinkan pemerintah mantan Presiden Hassan Rouhani untuk melanjutkan agenda negosiasinya.

Tujuannya guna menormalkan hubungan ekonomi dan mengakhiri isolasi Iran yanag sudah berlangsung lama.

Mungkin tidak ada tokoh di Iran yang tercatat sekeras Khamenei, memperingatkan barat tidak akan pernah bisa dipercaya.

Ia menekankan, kekuatan terbesar Iran terletak pada swasembada ekonominya dan kemerdekaan penuh dari dunia global yang didominasi jaringan barat.

Khamenei duduk dan membiarkan pemerintahan Rouhani untuk mengejar kebijakan yang sepenuhnya bertentangan keyakinan nasional terdalamnya.

Tindakan Pemimpin Tertinggi Iran, bagaimanapun, menunjukkan difusi yang sangat nyata yang melekat dalam proses pengambilan keputusan Iran saat ini.

Tidak ada otoritas tunggal di negara itu. Keputusan dibuat secara kolaboratif atau dalam perselisihan yang memanas dan seringkali sangat terbuka yang terjadi di media Iran, debat parlemen, atau di balik pintu tertutup.

Intinya, Iran memiliki tiga pusat kekuatan utama saat ini: Pertama, Pemimpin Tertinggi dan berbagai organ revolusioner negaranya yang mencakup tentara, kepolisian, Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC), dan pasukan Basij yang berkekuatan jutaan sukarelawan.

Kedua, pemerintah Iran dan lembaga negaranya yang mencakup presiden terpilih, kabinetnya, kementerian negara, dan parlemen.

Pusat ketiga, hawza (seminari) Qom, pusat keagamaan Iran, yang terdiri dari ribuan ulama Syiah, otoritas, dan influencer yang berdampak pada interpretasi agama, tindakan, dan perilaku untuk Republik Islam.

Ketiga pusat kekuasaan tersebut memengaruhi kebijakan negara dengan cara yang berbeda-beda, dan kekayaan mereka semuanya surut dan mengalir pada waktu yang berbeda.

Di dalam masing-masing pusat ini terdapat jaringan luas pendukung, institusi, media, kepentingan ekonomi, dan tokoh berpengaruh.

Mereka, seperti dalam masyarakat demokratis lainnya, bersaing agar perspektif mereka diperhitungkan dan diterapkan.

Membayangkan sejenak satu orang atau badan pembuat keputusan dapat mengeluarkan arahan tentang masalah yang serumit dan simbolis seperti jilbab, ini sama sekali menunjukkan orang tidak tahu apa-apa tentang kerumitan, kontradiksi, dan keragaman dalam tubuh politik Republik Islam.

Realita Lapangan Saat Ini

Selama kunjungan dua minggu ke Teheran pada akhir November, saya melihat perbedaan yang signifikan di lapangan dibandingkan dengan banyak kunjungan saya sebelumnya.

Kunjungan rutin berhenti pada Januari 2020 karena pembatasan perjalanan akibat pandemic Covid-19.

Selama kunjungan terakhir saya ke ibu kota Iran pada 2020, orang kadang-kadang melihat wanita Iran duduk tanpa jilbab di restoran.

Namun hari ini, para wanita berjalan di jalan, di mal, di bandara, di pasar tradisional, universitas dan taman, baik di pusat kota maupun di pusat kota, tanpa penutup kepala biasanya.

Apa yang paling penting dalam wacana panas tentang jilbab Iran, saat ini adalah tren itu tidak dimulai pada September lewat protes.

Detail kritis ini sama sekali tidak disebutkan dalam narasi media barat. Banyak wanita Iran – dalam kurun waktu tiga tahun sejak kunjungan terakhir saya – telah melepaskan jilbab.

Narwani meendokumentasikan banyak spot di berbagai lokasi di Teheran, dan pemandangan Wanita tak berhijab telah menjadi norma selama bertahun-tahun.

Apakah pandemi membantu mengendurkan norma sosial selama tahun-tahun ini? Tidak seorang pun yang saya tanya memiliki jawaban yang jelas.

"Itu menjadi normal," adalah jawaban yang selalu diulang-ulang oleh pra perempuan yang ditemuia Narwani.

Hari ini, Anda dapat melihat wanita Iran – tua dan muda – tanpa hijab, dengan kerudung, dan dengan cadar panjang lantai yang lebih tradisional berjalan bersama di jalan yang sama; semua orang melakukan hal mereka sendiri dan mengurus bisnis mereka sendiri.

Ini adalah perkembangan yang menarik, karena menurut hukum di Iran, jilbab adalah wajib. Namun tidak ada yang secara paksa menerapkan hukum ini sampai Irsyad muncul kembali.

Ini penting, karena Irsyad tidak selalu ada, setiap saat. Sementara mereka telah menjadi badan yang berfungsi sejak 2006, otoritas Iran tampaknya hanya memobilisasi mereka pada interval tertentu.

Mungkin Qom (pusat ulama Iran) menjadi gelisah atas masalah moralitas, atau kaum konservatif berlomba-lomba untuk mempengaruhi kaum reformis, atau ada ketegangan geopolitik di perbatasan negara.

Intinya adalah Irsyad tidak pernah terus menerus di jalan-jalan Iran, tetapi biasanya merupakan hasil dari sesuatu yang terjadi secara politik di suatu tempat di negara itu.

Membahas Polemik Hijab

Meskipun demikian, tiga bulan protes dan kerusuhan kemudian, masalah jilbab tampaknya menjadi pusat persaingan di antara pusat-pusat kekuasaan Republik Islam.

Dalam pengalaman pribadi saya, cabang keamanan Iran seperti IRGC – yang beroperasi di bawah otoritas Khamenei – adalah yang paling tidak mengurusi masalah jilbab.

Mereka berfokus pada infiltrasi asing, sabotase, operasi anti-teror, dan peperangan, bukan pada seluk-beluk kehidupan dan perilaku sehari-hari.

Jilbab adalah 'simbol' Republik Islam, dan simbol - seperti yang telah kita lihat dalam perang hibrida yang tak terhitung jumlahnya yang dilakukan di Asia Barat dan sekitarnya - adalah target pertama dan termudah bagi provokator eksternal.

Apakah itu mengubah warna bendera nasional untuk melambangkan oposisi, atau membuat lagu pendek untuk menggantikan lagu kebangsaan, atau mendorong perempuan untuk melepas jilbab mereka dan merekamnya – ini adalah hasil perang hibrida.

Dalam wawancara Januari 2018 oleh sebuah publikasi swasta Iran yang memiliki distribusi tertutup dan pembacanya secara khusus adalah pejabat keamanan dan 'prinsipalis', saya ditanya tentang penggunaan alat ini di Suriah dan Iran.

Tanggapan saya, dengan beberapa suntingan terkait panjang, ada di bawah:

“Slogan-slogan simbolis, spanduk dan alat peraga adalah pokok dari 'revolusi warna' gaya barat. Iran melihat dampak penuh dari alat-alat ini dalam gerakan 'Hijau' selama Pemilu 2009. Penggunaan alat visual (gambar bernilai ribuan kata) untuk meringkas tema atau aspirasi yang langsung dapat dipahami oleh khalayak luas – ini adalah pemasaran dasar. Orang-orang melakukan ini dalam pemilihan sepanjang waktu, tetapi sekarang konsep ini digunakan secara efektif dalam perang informasi di tingkat geopolitik.”

Ulasan Narwani berikutnya sebagai berikut;

“Penggunaan bendera hijau era kolonial di Suriah adalah cara mudah untuk dengan cepat menarik lebih banyak penduduk Suriah ke dalam tenda 'oposisi'. Pada dasarnya siapa pun yang memiliki keluhan dengan pemerintah – baik politik, ekonomi, sosial, agama – didesak untuk mengidentifikasi dengan gerakan protes di bawah bendera baru ini. Aktivis Suriah mulai memobilisasi massa dengan 'menamakan' protes Jumat, menggunakan bahasa yang berusaha menyusun arah oposisi dan perlahan-lahan mengislamkannya.”

Slogan dan alat peraga adalah trik propaganda yang mudah digunakan untuk menarik anggota populasi yang 'tidak berkomitmen' untuk merangkul posisi anti-pemerintah.

Alat identitas adalah komponen penting dari operasi perubahan rezim. Anda harus mendelegitimasi simbol nasional yang ada untuk membuat yang baru.

Di Iran, foto perempuan muda tanpa hijab itu dengan cepat menjadi salah satu simbol protes di media sosial.

Ironisnya, jilbab berpotensi dilihat sebagai 'penyangga identitas' untuk Revolusi Islam 1979 – sebuah simbol yang mudah diidentifikasi yang segera mengidentifikasi pandangan politik atau agama yang berbeda.

Akibatnya, menurut Narwani, dalam serangan propaganda yang didukung asing di Iran, hijab hampir selalu menjadi target untuk didelegitimasi atau diejek.

Wawancara itu diterbitkan bersamaan foto saya tanpa hijab. Beberapa minggu kemudian, saya menerima pesan dari seorang analis top Iran yang dilaporkan berafiliasi erat dengan Pasukan Quds IRGC.

Dia mengirim tangkapan layar komentar saya tentang jilbab, dan bertanya apakah saya yang menulis ini. Yang mengejutkan saya, dia memberi tahu saya bahwa dia sepenuhnya setuju dengan penilaian saya.

Pada kesempatan lain, publikasi yang didukung IRGC Iran, Javan, meminta wawancara bersama dengan terjemahan salah satu artikel Suriah saya untuk majalah edisi khusus di Axis of Resistance regional. Lagi-lagi mereka memublikasikan foto diri saya tanpa hijab.

Wajib Hijab dan Hukum Negara

Sederhananya, jilbab bukanlah masalah prioritas bagi sektor keamanan Iran. Mereka memiliki ikan yang lebih penting untuk digoreng.

Tapi itu adalah topik penting bagi para teolog di dalam dan di luar Qom. Mungkin juga untuk jutaan wanita Iran yang memilih untuk mengenakannya, dan tidak ingin diintimidasi, seperti nenek mereka pada 1936 ketika raja Reza Shah Pahlavi saat itu melarang penutup kepala tradisional Islam.

“Dengan larangan jilbab, banyak wanita tinggal di dalam rumah mereka selama bertahun-tahun atau meninggalkan rumah hanya dalam kegelapan atau bersembunyi di dalam gerbong untuk menghindari konfrontasi dengan polisi yang jika perlu menggunakan kekerasan untuk mengungkapnya. Bahkan wanita Kristen dan Yahudi yang lebih tua merasa larangan jilbab sulit untuk dipatuhi,” tulis Maryam Sinaee dalam publikasi Iran International yang didukung Saudi, yang menjalankan propaganda 24/7 untuk oposisi Iran saat ini.

Terlepas dari hal-hal ini, para pemimpin keamanan Iran memiliki kasus yang luar biasa kuat untuk disampaikan kepada para ulama saat ini

Jilbab, yang kami hormati, telah memasuki ranah keamanan nasional. Agenda yang didukung asing telah mempersenjatai jilbab untuk mempromosikan operasi perubahan rezim. Ini bukanlah posisi yang dapat diperdebatkan oleh para ulama mengingat peristiwa baru-baru ini.

Mungkin itulah sebabnya pihak berwenang Iran dilaporkan mempertimbangkan sejumlah opsi untuk menghilangkan ancaman, termasuk, kemungkinan, penangguhan atau pembubaran Irsyad.

Lalu digantikan program umum untuk mengajarkan dan memberi nasihat tentang kesopanan Islam di seluruh negeri, baik untuk pria maupun wanita.

Irsyad – yang didirikan di bawah pemerintahan mantan presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad – kini telah menghilang dari jalanan, dan telah berlangsung selama berminggu-minggu.

Tiga pusat otoritas utama Iran berdiskusi mendalam tentang bagaimana meredakan ketegangan yang tersisa dan mengatasi keluhan sosial ini di antara segmen populasi.

Menariknya, perkembangan ini agak mencerminkan saingan berat Arab Saudi di seberang Teluk Persia, di mana “mutawa,” atau polisi agama Saudi, dilucuti dari kekuasaan dan hak istimewa mereka pada 2016 oleh keputusan kerajaan.

Sejak itu, menjadi lebih umum untuk melihat wanita terbuka di depan umum dan tidak mengenakan abaya hitam tradisional di atas pakaian biasa mereka, meskipun tidak pernah ada undang-undang tertulis Saudi yang mengamanatkannya.

Qom – dan banyak lainnya – tidak akan pernah setuju untuk mencabut hukum hijab. Lagi pula, penegakannya yang terlalu bersemangat oleh segelintir orang adalah inti dari argumen tersebut.

Seperti banyak hukum tanpa gigi yang tetap ada di buku negara di mana pun, hukum hijab Iran mungkin mengalami nasib serupa.

Tapi sementara kita bisa mengharapkan tangan Iran yang lebih lembut dalam hal jilbab, itu juga akan disertai penghinaan tanpa ampun dari mereka yang berusaha menggunakan simbol kesalehan ini untuk merusak negara.(Tribunjogja.com/TheCradle/xna)