DIY Kembali Meraih SAKIP Predikat AA, Tertinggi di Indonesia sejak 2018
Capaian itu membuat DIY meraih nilai tertinggi untuk kelima kalinya berturut-turut sejak tahun 2018 lalu.
Penulis: Yuwantoro Winduajie | Editor: Muhammad Fatoni
lihat foto
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DIY 2022 kembali meraih predikat AA.
Capaian itu membuat DIY meraih nilai tertinggi untuk kelima kalinya berturut-turut sejak tahun 2018 lalu.
Selain SAKIP, Reformasi Birokrasi DIY meraih predikat A, mempertahankan predikat yang sama pada tahun-tahun sebelumnya.
Penghargaan secara simbolis diserahkan oleh MenpanRB, Abdullah Azwar Anas kepada Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Selasa (6/12/2022) di Hotel Bidakara, Jakarta Pusat pada rangkaian acara Penyerahan Hasil Evaluasi SAKIP, RB, Zona Integritas (ZI), serta penganugerahan pelayanan publik kepada instansi pemerintah.
Menteri Azwar Anas mengatakan, kegiatan ini adalah bagian dari upaya mendorong percepatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik di Republik Indonesia. Birokrasi harus berdampak pada kemudahan pelayanan masyarakat.
Dampak dari birokrasi harus terukur, dan cara untuk mengukur salah satunya adalah dengan melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kinerjanya.
“Tidak semua terpilih dan mendapatkan penghargaan, tetapi setidaknya harapan kami (provinsi) yang hebat-hebat ini ke depan akan bisa direplikasi (SAKIP dan RB) oleh daerah lain,” kata Menteri Azwar Anas.
Azwar Anas menegaskan, birokrasi bukan hanya sekedar tumpukan kertas. Birokrasi harus lebih lincah, cepat, dan maksimal.
Karenanya, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah tidak boleh sibuk dengan urusan masing-masing.
Tidak hanya berlomba menghabiskan anggaran di akhir tahun saja sehingga tidak inline dengan program prioritas Presiden RI.
Reformasi Birokrasi Investasi dan layanan terbaik akan mendorong investasi di daerah. Mengingat cakupan reformasi birokrasi (RB) sangat luas.
RB tematik menjadi salah satu indikator penilaian yang dilakukan dan RB pengentasan kemiskinan menjadi hal yang diprioritaskan karena tolok ukurnya lebih terlihat.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, prestasi yang diterima DIY adalah sebuah motivasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Saat ini, ASN di DIY memang sudah berubah secara pola pikir. Yakni dari pangreh praja menjadi pelayan masyarakat (public servant). Pelayanan publik pada pemerintah menurut Sri Sultan adalah mutlak.
Pemerintah wajib melayani, membangun akuntabilitas, menguatkan nilai publik dari setiap outcome pembangunan yang dicapai, dan peka terhadap perubahan, karena perubahan merupakan keniscayaan.
