Dinas PPKBPPPA Kabupaten Wonosobo Tekankan Cegah Stunting Lewat 100 Persen ODF

Laporan Reporter Tribun Jogja, Ardhike Indah

TRIBUNJOGJA.COM, WONOSOBO - Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBPPPA) Kabupaten Wonosobo turut menargetkan 100 persen Open Defecation Free (ODF) pada tahun 2024.

Menurut, Kepala Dinas PPKBPPPA Kabupaten Wonosobo , Dyah Retno Sulistyowati, S.STP, sanitasi menjadi satu di antara alasan mengapa banyak anak stunting di daerahnya.

Kepada Tribunjogja.com beberapa waktu lalu, Dyah mengakui, Wonosobo sempat mengalami angka stunting yang tinggi, hingga 28 persen.

Satu di antara hal yang menyebabkan faktor stunting tinggi, kata dia, adalah sanitasi yang kurang bersih.

Baca juga: Disparbud Wonosobo Genjot Kunjungan Wisata Melalui Agenda Bulanan Selama 2023

Dyah menceritakan, di Wonosobo , sebagian besar rumah masih memiliki kolam dan memelihara ikan lantaran merasa air melimpah.

Jamban yang ada di rumah, tidak dibuatkan septic tank, melainkan langsung berada di atas kolam atau aliran feses menuju kolam.

Sanitasi yang buruk itu kemudian menimbulkan penyakit infeksi pada balita seperti diare dan cacingan yang dapat menganggu proses pencernaan dalam proses penyerapan nutrisi.

Jika kondisi ini terjadi dalam waktu yang lama dapat mengakibatkan masalah stunting .

“Sanitasi ini menjadi masalah juga di Wonosobo . Makanya, kami upaya sekali agar Wonosobo bisa ODF. Ini pengaruhnya ke stunting lho,” terangnya.

ODF adalah kondisi dimana masyarakat tidak membuang air besar sembarangan.

Pembuangan tinja yang tidak memenuhi syarat berpengaruh pada penyebaran penyakit berbasis lingkungan.

Dyah menambahkan, intervensi ODF ini memang dilakukan dalam jangka waktu panjang, tapi pihaknya tetap akan mengkampanyekan gaya hidup bersih kepada masyarakat.

Sebelumnya, Bupati Wonosobo , Afif Nurhidayat mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonosobo menargetkan 100 persen ODF hingga 2024.

Baca juga: PPID Pelaksana Wonosobo Harus Mampu Baca dan Pahami Aturan Standar Layanan Informasi Publik