Komisi X DPR RI Kunjungi Kulon Progo, Bahas Isu Strategis Dukung KSPN Borobudur

Laporan Reporter Tribun Jogja, Sri Cahyani Putri Purwaningsih

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Kulon Progo, Senin (28/11/2022).

Tujuannya untuk membahas isu strategis pariwisata di Kulon Progo sebagai daerah penyangga kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. 

Anggota Komisi X DPR RI, Moh Haerul Amri, mengatakan data dari badan pusat statistik (BPS), pergerakan wisatawan lokal pada 2021 mengalami peningkatan sebesar 12 persen.

Jika dibandingkan tahun sebelumnya, terjadi pergeseran minat dari mengunjungi destinasi wisata massal menjadi minat khusus, ekowisata dan MICE. 

Sejak pandemi Covid-19 melanda, mitigasi dampak bencana sangat diperlukan untuk membangun ketahanan dan menyelamatkan perekonomian. Hal ini sesuai arahan presiden RI. 

Terlebih, pendapatan devisa dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) pada 2020 mengalahkan migas dan hasil ekspor yakni US$ 20 Miliar. 

Selain mendorong perekonomian nasional, juga dibutuhkan lintas sektor untuk mengembangkan dan memajukan sektor parekraf.

Komisi X DPR RI telah melakukan pengawasan dalam membentuk panitia kerja (panja) untuk pemulihan pariwisata.

Dengan menghasilkan rekomendasi antara lain mendorong pelaku wisata untuk aktif memberikan masukan kepada pemerintah dalam hal pengembangan dan pemulihan pariwisata.

Serta turut menyosialisasikan protokol perjalanan wisata di masa penetapan kebiasaan baru.

Ia menyampaikan, kepariwisataan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan.

Dalam kurun waktu 13 tahun berlalu, UU kepariwisataan itu dianggap belum optimal dalam mencapai tujuannya seiring perkembangan teknologi dan informasi.

"Kami merasa UU kepariwisataan perlu disesuaikan, juga dampak pandemi covid-19 terhadap sektor pariwisata dan perlu diperhatikan. Serta diundangkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja maka terdapat substansi baru sehingga perlu disesuaikan," kata Haerul. 

Selain itu, panja rancangan UU juga mengagendakan rapat dengar pendapat untuk mendapatkan masukan dari berbagai stakeholder wisata di Indonesia.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kulon Progo, Triyono, menyampaikan, untuk mendukung KSPN Borobudur, terdapat program bedah menoreh.

Melalui program tersebut, jarak tempuh dari Bandara YIA hingga Borobudur lebih cepat, kurang lebih 53 km ketimbang lewat Kota Yogyakarta lebih dari 70 km. 

Selain itu, Kulon Progo memiliki 4 kawasan strategis pariwisata daerah (KSPD) seperti Goa Kiskendo sebagai wisata budaya, Puncak Suroloyo sebagai geowisata, Waduk Sermo sebagai agrowisata dan pantai selatan sebagai wisata alam.

Serta, pengembangan pariwisata daerah di sekitar Yogyakarta International Airport (YIA) yang lebih menekankan ekonomi kreatif (ekraf).

Nantinya, terdapat kawasan aetropolis yang radiusnya sekitar 15 kilometer (km) dari bandara.

Sekarang ini, master plan aetropolis Bandara YIA di Kulon Progo tengah disusun oleh Pemerintah Daerah (Pemda) DIY bekerjasama dengan Jepang.

Harapannya, sektor ekonomi bergerak cukup signifikan dengan keberadaan akses YIA-Borobudur.

Apalagi, tingkat kemiskinan di Kulon Progo disebutnya cukup tinggi sebesar 18,38 persen. Satu di antaranya berada di wilayah Perbukitan Menoreh.

"Karena akan membuka obwis baru. Sekarang sudah ada jalur jalan provinsi sepanjang 40 km. Serta jalan kabupaten
sekitar 23 km yang lebarnya terbatas 3-5 meter. Jika (jalan kabupaten) dilebarkan maka kami yakin pergerakan ekonomi di Perbukitan Menoreh signifikan," ucapnya. 

Ia mengharapkan, adanya perhatian dari Komisi X DPR RI terhadap program Bedah Menoreh sehingga bisa membedah perekonomian di Kulon Progo.

Dengan begitu, dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Kulon Progo. (*)