Perundingan Damai Serbia-Kosovo Gagal, Potensi Perang Terbuka Lagi

TRIBUNJOGJA.COM, BRUSSEL - Pembicaraan Serbia-Kosovo yang disponsori Uni Eropa di Brussels, Senin (21/11/2022) menemui kegagalan.

"Solusi yang telah diusulkan membatalkan Perjanjian Brussel, tidak dapat diterima Serbia," kata sumber yang tidak disebutkan namanya kepada surat kabar Blic.

“Sepertinya hari-hari yang sulit dan tidak pasti menunggu kita, terutama di utara Kosovo dan Metohija,” lanjutnya.

Kegagalan perundingan Serbia-Kosovo ini bisa memantik konflik lanjutan berskala perang antara kedua wilayah.

Kosovo berusaha memisahkan diri dari Serbia. Sebaliknya, Serbia menganggap Kosovo bagian tak terpisahkan dari negaranya.

Baca juga: Sejarah Singkat Konflik Politik dan Peperangan Kosovo-Serbia

Baca juga: Redakan Ketegangan, Kosovo Tunda Blokir Kendaraan Nopol Serbia

Baca juga: Kerusuhan Pecah di Pristina, Serbia dan Kosovo di Ambang Perang

Perjanjian Brussel 2013 memberikan peta jalan untuk menormalkan hubungan antara pemerintah Serbia dan otoritas wilayah yang memisahkan diri.

Beograd telah berulang kali mengatakan telah memenuhi semua kewajibannya, sambil menuduh Kosovo membahayakan kesepakatan itu.

Kembali pada Maret, Presiden Serbia Aleksandar Vucic mengklaim Perjanjian Brussel secara efektif tidak ada lagi.

Vucic diperkirakan akan berbicara kepada negara atas kegagalan pembicaraan pada sore hari, menurut surat kabar itu.

Berbicara kepada media lokal pada Minggu, Presiden Serbia memperingatkan Kosovo dapat berubah menjadi "neraka di bumi" jika pemerintah setempat tidak membatalkan penghapusan pelat nomor Serbia.

Dalam beberapa bulan terakhir, Pristina telah berulang kali mencoba menjalankan penerapan pelat nomer baru untuk semua warga di Kosovo.

Peraturan baru itu akan mempengaruhi sekitar 10.000 pengemudi di wilayah tersebut. Pelat yang dikeluarkan Serbia harus diganti pelat Kosovo mulai 21 April 2023.

Pengemudi yang gagal mematuhi peraturan itu akan menerima peringatan terlebih dahulu, sebelum kemudian dikenakan denda €150.

Kendaraan mereka disita jika mereka terus menggunakan plat nomor Serbia. Pristina diperkirakan akan mulai memberlakukan denda pada Selasa.

Upaya untuk menegakkan skema kembali pada bulan Juli hampir mengakibatkan pertempuran antara Serbia dan wilayah yang memisahkan diri itu.

Krisis bisa diredam atas campur tangan diplomat Eropa dan Amerika. Pada awal November, etnis Serbia di pemerintahan Kosovo mengundurkan diri secara massal.

Pemicunya ada seorang kepala polisi setempat dipecat oleh pemerintah Pristina karena menolak menerapkan peraturan baru tersebut.

Peringatan Presiden Serbia

Presiden Serbia Aleksandar Vucic memperingatkan petaka perang bisa pecah sewaktu-waktu di Kosovo.

Ia sampai memberi istilah “neraka di bumi” jika peperangan tak terhindarkan antara Serbia dan Kosovo yang hendak memisahkan diri.

Gelagat awal konflik muncul ketika Pristina, ibu kota Kosova, berencana menghapus pelat nomor yang dikeluarkan Beograd.

Pemimpin Serbia itu membuat pernyataan pada Minggu (20/11/2022), sehari sebelum pengemudi yang masih menggunakan pelat lama yang dikeluarkan Beograd mulai dikenakan denda.

Hari ini, Senin (21/11/2022), Vucic akan berpartisipasi dalam pembicaraan yang disponsori UE di Brussels dengan pemimpin Kosovo, Albin Kurti.

Ini upaya terakhir untuk mencegah pecahnya peperangan di kawasan Balkan.  “Kami akan melakukan segalanya untuk mencegah perang tetapi itu tidak tergantung pada kami,” kata Vucic kepada TV Prva.

“Dalam kasus seperti itu, Serbia akan bersama rakyatnya, dan Serbia akan mempertahankan rumah mereka,” tambahnya.

Ia menyalahkan situasi tersebut pada pihak berwenang Kosovar. “Jika (Kurti) ingin menunda keputusan, dia akan menundanya lebih awal… Tapi Kurti telah menunjukkan dia tidak ingin orang Serbia di Kosovo dan Metohija,” lanjutnya.

Rencana kontroversial yang dibuat Kosovo untuk menghapus pelat nomor yang dikeluarkan Serbia telah menjadi sumber ketegangan konstan antara Beograd dan Pristina selama berbulan-bulan.

Berdasarkan rencana tersebut, yang mempengaruhi sekitar 10.000 pengemudi di wilayah tersebut, pelat harus diganti dengan pelat yang dikeluarkan Kosovo pada 21 April 2023.

Pengemudi yang gagal mematuhi akan menerima peringatan terlebih dahulu, sebelum kemudian dikenai denda €150 pada tahap kedua, dan, pada akhirnya, pelat dan kendaraan mereka disita sama sekali.

Upaya untuk menegakkan keputusan itu pada Juli 2022 hampir mengakibatkan pertempuran antara Serbia dan Kosovo.

Perang terbuka bisa dicegah setelah diplomat Eropa dan Amerika menengahi solusi sementara. Ketegangan kembali muncul pada awal November.

Puluhan pegawai pemerintah etnis Serbia di Kosovo mengundurkan diri dari posisi mereka setelah seorang kepala polisi setempat dipecat Pristina karena penolakannya untuk menerapkan langkah-langkah plat nomor.

Baik Serbia maupun provinsinya yang memisahkan diri, yang tidak diakui sebagai negara merdeka oleh PBB, sedang mempertimbangkan untuk bergabung dengan UE.

Namun, tujuan mereka saling eksklusif, mengingat Pristina berencana aksesi sebagai negara merdeka, sementara Beograd memandang Kosovo sebagai bagian integral dari Serbia.

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell berinisiatif membuka pertemuan Beograd dan Pristina, pada 21 November ini.

Ia akan memulai pertemuan terpisah dengan masing-masing pemimpin mulai pukul 08.00 (waktu Brussel), dilanjutkan dengan pertemuan bersama.

Fokus pertemuan darurat adalah menemukan jalan keluar dari krisis saat ini dan menghindari eskalasi dan ketegangan lebih lanjut di lapangan.

Ia akan menekankan pada pengaturan pelat nomor dan kembalinya Serbia Kosovo ke institusi Kosovo.

Pernyataan itu juga mengatakan pertemuan akan dihadiri Presiden Serbia Aleksandar Vucic, Perdana Menteri Kosovo Albin Kurti dan Perwakilan Khusus Uni Eropa Miroslav Lajcak.

Pihak berwenang Kosovo mengharuskan orang Serbia setempat mendaftarkan ulang pelat mobil mereka.

Mereka juga menuntut agar mereka menampilkan kode huruf standar Uni Eropa RKS (Republik Kosovo) alih-alih KM, pengenal Serbia untuk wilayah Kosovska Mitrovica yang disengketakan di perbatasan.

Batas akhir pendaftaran ulang adalah 31 Oktober. Pada 27 Agustus, Beograd dan Pristina mencapai kesepakatan kompromi yang ditengahi UE tentang peraturan masuk dan keluar.

Serbia setuju untuk menghapus dokumen masuk-keluar untuk pemegang ID Kosovo, sementara Kosovo setuju untuk tidak menerapkannya ke warga negara Serbia.

Beograd menyatakan langkah itu hanya bertujuan untuk menyederhanakan penyeberangan perbatasan dan tidak berarti Serbia mengakui kemerdekaan Kosovo.(Tribunjogja.com/RussiaToday/Sputniknews/xna)