Berita Sleman Hari Ini

Update Developer TKD di Sleman yang Disomasi Pemda DIY, Kalurahan Segera Surati Pengembang

TKD di Kalurahan Condongcatur yang izin pemanfaatannya diduga diselewengkan pengembang ada di depan Mapolda DIY, atau sebelah timur Hartono mal.

Penulis: Ahmad Syarifudin | Editor: Gaya Lufityanti
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Sleman 

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Pemda DIY kembali melayangkan somasi kepada pihak developer atau pengembang yang menyelewengkan izin pemanfaatan tanah kas desa (TKD) di dua Kalurahan di Kabupaten Sleman, yaitu di Condongcatur - Depok dan Candibinangun, Pakem.

Mengenai dugaan penyelewengan izin tersebut, pihak Pemerintah Kalurahan Condongcatur mengaku segera melayangkan surat juga kepada pihak pengembang. 

"Kami akan menyurati pengembang yang memegang izin tersebut. Tetapi, untuk yang mencabut izin kan nanti dari Gubernur ya. Atas dasar dari pengembang yang tidak sesuai dengan peruntukannya itu," kata Lurah Condongcatur, Reno Candra Sangaji, Jumat (18/11/2022). 

Reno menduga, TKD di Kalurahan Condongcatur yang izin pemanfaatannya diduga diselewengkan pengembang ada di depan Mapolda DIY, atau sebelah timur Hartono mal.

Baca juga: Pemda DIY Somasi Dua Developer Tanah Kas Desa di Sleman yang Diduga Selewengkan Izin

Izin pemanfaatan tanah kas tersebut, semula untuk dibangun hotel dengan tiga lantai.

Namun belakangan diduga dimanfaatkan untuk vila.

Setiap izin pemanfaatan tanah kas yang diterbitkan Gubernur, kata dia, memang harus sesuai dengan peruntukannya.

Tidak boleh dimanfaatkan untuk hal lain.  

Selama ini, pengawasan izin pemanfaatan TKD di Condongcatur sudah berjalan.

Menurut Reno, sistem pengawasannya melibatkan BPkal dan kerja tim berdasar informasi dari Satuan Polisi Pamong Praja maupun masyarakat berkaitan dengan aktivitas yang ada di TKD tersebut.

Jika tidak sesuai dengan izin pemanfaatan maka akan diberikan surat sesuai kewenangan Kalurahan. 

"Pertama adalah surat untuk pemanggilan, kemudian surat teguran. Nantinya, jika masih diabaikan maka kami minta dari Satpol-PP, untuk menghentikan aktivitas di sana. Karena yang bisa menghentikan, itu kewenangan dari Satpol-PP. Jadi, apa yang sudah diberikan izin dari Gubernur memang harus dijalankan, sesuai dengan surat keputusan yang ada," ujar dia. 

Baca juga: Somasi Tidak Diindahkan, Pemda DIY Berencana Telusuri Aliran Uang Sewa Tanah Kas Desa

Sempat Dihentikan 

Lurah Candibinangun, Sismantoro mengatakan, pemanfaatan TKD oleh pengembang yang ada di wilayah Candibinangun pada prinsipnya sudah mendapat izin dari Gubernur sejak tahun 2013.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved