Berita Bantul Hari Ini

Pemkab Bantul Canangkan Zona Integritas di Semua Organisasi Perangkat Daerah

Pemkab Bantul mencanangkan zona integritas di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Upaya itu dilakukan, sebagai wujud komitmen

Penulis: Santo Ari | Editor: Kurniatul Hidayah
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Bantul 

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Pemkab Bantul mencanangkan zona integritas di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Upaya itu dilakukan, sebagai wujud komitmen dari pemerintah setempat supaya kabupaten Bantul bisa menuju wilayah bebas korupsi (WBK).

Kabag Organisasi Sekretariat Daerah (Sekda) Bantul, Agus Riyana mengatakan, sampai saat inu baru dua OPD di Bantul yang telah meraih WBK yakni  kapanewon Pundong dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bantul.

Sementara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Bantul masuk sebagai wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).

Baca juga: Profil Youssoufa Moukoko, Wonder Kid 17 Tahun Milik Timnas Jerman di Piala Dunia 2022

Menurutnya dalam memulai tahapan zona integritas di lingkungan perangkat daerah dan unit kerja diperlukan pernyataan komitmen secara formal.

Maka dari itu Pemkab Bantul menggelar deklarasi dan penandatanganan piagam pencanangan pembangunan zona integritas oleh setiap pimpinan OPD pada Kamis (10/11/2022) kemarin.

"Maksud dan tujuan dari pencanangan integritas itu sebagai upaya untuk mengakselerasi tercapainya tujuan-tujuan dari reformasi birokrasi, yakni meningkatkan kapasitas akuntabilitas organisasi instansi yang bersih, bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme (KKN), serta peningkatan pelayanan publik," ujarnya Jumat (11/11/2022).

Adapun hasil yang ingin dicapai dari penyelenggaraan perencanaan zona integritas itu, yakni terdokumentasinya piagam pencanangan zona integritas di semua perangkat daerah. 

Dengan demikian diharapkan terwujud pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat.

Serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten Bantul.

Sementara itu, Wakil Bupati Bantul Joko Purnomo berpesan bahwa integritas tidak terpisahkan dengan komitmen bersama sebagai sebuah nilai budaya kerja pemerintahan.

Baca juga: Ribuan Warga Meriahkan Kirab Budaya Perayaan HUT Ke-76 Kalurahan Tridadi Sleman

Maka perencanaan zona integritas ini tidak hanya berhenti setelah terwujudnya WBK atau WBBM saja, akan tetapi perlu menjaga kelestariannya dan diwariskan kepada para penerusnya.

Ia menyataka dilakukannya pemberantasan KKN merupakan upaya meningkatkan kinerja pelayanan ke masyarakat, tidak hanya demi mewujudkan reformasi birokrasi yang merupakan target dalam membentuk instansi yang bersih, transparan, dan akuntabel.

"Dengan mengamalkan pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani didukung keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi secara baik tentunya akan mampu menghadirkan insan aparatur yang handal dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," tandasnya. (nto)

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved