PSSI Tolak Saran KLB dari TGIPF, Pengamat : Suporter Bisa Tekan Klub dan Asprov untuk Wujudkan KLB

TRIBUNJOGJA.COM - Federasi sepak bola Indonesia, PSSI menolak rekomendasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan untuk melakukan Kongres Luar Biasa (KLB).

Hal itu lantas menuai banyak kritik dari publik.

Banyak yang menyebutkan bahwa rekomendari TGIPF untuk PSSI tersebut adalah salah satu upaya mengubah tatanan sepak bola Indonesia lebih baik.

Namun usulan itu ditolak mentah-mentah.

Pengamat sepak bola sekaligus redaktur Fandom.id, Iklil Mara Abidyoga mengatakan sejatinya tidak ada yang keliru soal pernyataan Exco PSSI terkait KLB hanya bisa dilakukan atas permintaan anggota PSSI .

Dalam hal ini adalah klub, Asosiasi Provinsi, dan beberapa asosiasi lain.

Tetapi, jumlahnya harus dua per tiga dari total anggota.

Baca juga: Update Tragedi Kanjuruhan: Korban Jiwa Bertambah Jadi 133 Orang, Dinyatakan Meninggal Selasa Siang

"Maka dari itu, ada cara yang tepat untuk dilakukan. Salah satunya suporter bisa fokus kepada para voter (asprov dan klub) di daerah masing-masing. Tekan mereka agar memenuhi tuntutan terkait keadilan atas Tragedi Kanjuruhan dan KLB yang dapat mewujudkan pemimpin yang lebih berintegritas dan bertanggung jawab," kata Iklil kepada Tribunjogja.com, Jumat (21/10/2022).

Suporter tentu saja memiliki power yang cukup kuat. Mereka tidak bisa diabaikan dari sepak bola.

Tanpa suporter, sepak bola bukan apa-apa.

Bayangkan saja jika suatu pertandingan tanpa ada suporter/penonton, mana ada sponsor yang mau masuk untuk membiayai tim.

Namun, sampai saat ini baru satu klub anggota PSSI yang menyatakan tegas untuk menuntut reformasi di tubuh PSSI, yakni Persis Solo.

Mereka menyatakan jika perubahan tidak terjadi maka akan mengeluarkan mosi tidak percaya.

Sang pemiliki saham Persis Solo, Kaesang Pangarep juga menegaskan jika pihaknya ingin PSSI melakukan KLB.

Namun situasinya kurang menguntungkan karena baru satu voter yang meminta opsi tersebut.

Iklil berpendapat, pemerintah seharusnya bisa lebih gencar dan tampil sangar di depan PSSI.

Tentunya agar rekomendasi yang dikeluarkan TGIPF tidak hanya menjadi sebuah formalitas belaka, namun bisa benar-benar untuk diterapkan.

"Seharusnya, pemerintah memiliki segalanya untuk menekan PSSI. Mengutip founder Panditfootball, Zen RS, cara menyelesaikan masalah PSSI yang terus berulang ini membutuhkan political will yang kuat dari pemerintah. Revisi UU KPK atau Omnibus Law saja dulu bisa dilakukan dengan kejar tayang," tukasnya.

"Niat baik seseorang sebenarnya bisa dilihat dari gelagatnya. Dan dari gelagat PSSI soal KLB ini, mereka lagi-lagi terkesan masih tak ingin bertanggung jawab. Jika mereka sedari awal ingin bertanggung jawab secara penuh, PSSI seharusnya bisa melakukannya dengan cepat sedari awal," tandasnya.

Perlu diketahui, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Zainudi Amali sudah menegaskan jika pihaknya tidak ingin campur tangan atas kondisi yang terjadi di kubu PSSI saat ini.

Alasannya karena tak ingin salah langkah, dan menyebabkan sepak bola Indonesia dibekukan seperti tahun 2015 silam.

"Itu urusan PSSI bukan pemerintah, 2015 pemerintah intervensi dan di-ban oleh FIFA. Saya tidak mau itu (diban) terjadi lagi," kata Zainudin, Jumat (21/10/2022).

Baca juga: TGIPF Tragedi Kanjuruhan: Aremania Pukul Pemain, Keluarkan Ucapan Provokatif dan Masuk Lapangan

Mundur dari Jabatan PSSI Adalah Bentuk Tanggung Jawab

Selain merekomendasikan KLB, TGIPF juga menyarankan Mochamad Iriawan untuk melepas jabatan Ketua Umum PSSI sebagai Tanggung Jawab Moral.

Mochamad Iriawan alias Iwan Bule sudah sepatutnya mundur karena sudah gagal dalam merencanakan dan menjalankan tugasnya sebagai Ketua Umum PSSI.

Sampai hari Jumat (21/11/2022), korban jiwa meninggal dunia akibat insiden di Stadion Kanjuruhan mencapai 134 orang.

Dengan angka itu, Tragedi Kanjuruhan menjadi salah satu insiden paling mengerikan yang pernah terjadi di dunia sepakbola.

Menjadi yang terparah kedua di dunia setelah Tragedi Estadio Nacional Disaster di Lima, Peru (1964). 

"Dari situ saja seharusnya Bapak Iwan Bule selaku Ketum PSSI dan para jajarannya serta seluruh pihak yang terlibat hatinya tergerak untuk memberikan empati sebesar-besarnya," kata Iklil.

"Terlebih, mereka adalah para pemangku kebijakan yang memiliki kuasa atas penyelenggaraan pertandingan sepakbola di Indonesia. Alih-alih melakukan hal yang benar untuk mundur dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab moral, PSSI kini sepertinya malah melakukan hal yang sebaliknya dengan lari dari tanggung jawabnya," tutup dia.( Tribunjogja.com )