Berita Bantul Hari Ini

Bupati Bantul Keluarkan SK Status Siaga Darurat Untuk Hadapi Bencana Hidrometeorologi

Bupati Bantul telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 434 tahun 2022 tentang Status Siaga Darurat Bencana untuk menghadapi bencana hidrometeoro

Penulis: Santo Ari | Editor: Kurniatul Hidayah
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Bantul 

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Bupati Bantul telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 434 tahun 2022 tentang Status Siaga Darurat Bencana untuk menghadapi bencana hidrometeorologi.

Langkah ini sebagai upaya mengantisipasi bencana seperti  banjir, tanah longsor, dan angin kencang seiring dengan masuknya musim penghujan.
 
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantul, Agus Yuli Herwanta, membenarkan terkait adanya SK Bupati tentang Status Siaga Darurat Bencana tersebut.

Baca juga: Dusun Nalan Borobudur Magelang Dilanda Banjir Bandang Seusai Diguyur Hujan Deras

Adapun SK Bupati tersebut berlaku mulai dari 26 September hingga 25 Desember mendatang.

“Namun jika musim hujan masih terjadi setelah Desember mendatang, tidak menutup kemungkinan SK Bupati tersebut bisa diperpanjang. Apalagi sesuai dengan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) puncak musim hujan justeru akan terjadi pada Januari-Februari mendatang,” ujarnya Selasa (11/10/2022).

Agus menyatakan, dengan adanya SK tentang Status Siaga Darurat tersebut pihaknya lebih leluasa melangkah dalam menghadapi bencana hidrometeorologi selama musim penghujan ini.

Langkah yang dimaksud seperti mengaktifkan kembali 29 posko pemantauan becana di wilayah yang rawan terjadinya bencana gerakan tanah, luapan air, hingga angin kencang.

Dalam menindaklanjuti SK Bupati tersebut, pihaknya juga segera mengundang instansi terkait untuk sama-sama melakukan mitigasi bencana mulai dari TNI-Polri, panewu dari 17 kapanewon, dan lurah-lurah terutama lurah dari 29 kalurahan yang rawan bencana.

Adapun dari data yang telah ia himpun terdapat delapan kapanewon yang memiliki tingkat ancaman tinggi terhadap bencana banjir.

Wilayah tersebut yakni Kapanewon Bantul, Kretek, Pleret, Pundong, Piyungan, Jetis, Banguntapan dan Imogiri.

Sementara untuk wilayah dengan tingkat ancaman tinggi bencana longsor tersebar di tiga wilayah.

Mayoritas merupakan wilayah dengan kontur tanah perbukitan yakni kapanewon Pundong, Imogiri, dan Piyungan.

“Dengan adanya SK Siaga Darurat Bencana juga memungkinkan semua OPD, termasuk pemerintah kalurahan menganggarkan untuk antisipasi terjadinya bencana, seperti pembersihan saluran drainase, pemangkasan pohon yang rindang, serta pemantauan tanah-tanah yang kemungkinan rawan terjadinya longsor,” urainya.

Baca juga: Kompetisi Liga 3 DIY Segera Dimulai, Asprov PSSI DIY Tunggu Mandat Pusat dan Izin Polda DIY

Sementara itu, Manajer Pusat Pengendalian Operasional (Pusdalops) BPBD Bantul, Aka Luk Luk Firmansyah menambahkan dengan adanya SK tersebut, ada pembagian tugas dan penganggaran dari lintas instansi dan dan juga pemangku wilayah dalam menghadapi dan mengantisipasi potensi bencana  hidrometeorologi ke depannya.
 
“Ini juga berbagi peran dengan pemangku wilayah dan OPD terkait terutama kegiatan-kegiatan yang sifatnya pencegahan di lingkungan warga masyarakat. Upaya pencegahan dapat dioptimalkan dari sisi kewilayahan sebelum bencana terjadi, seperti pemangkasan pohon rimbun,  kaitan banjir dengan pembersihan lingkungan,” urainya.

Dalam kesempatan itu ia juga menjelaskan bahwa pihaknya juga mengoptimalkan 29 posko pemantau banjir dan tanah longsor yang ada di 29 kalurahan, ditambah satu posko pemantau di BPBD Bantul.

Terkait anggaran mitigasi bencana diakuinya bisa menggunakan anggaran darurat yang sudah dialokasikan oleh masing-masing kalurahan. (nto)

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved