Pemkab Kulon Progo Fokus pada Upaya Mitigasi Bencana bagi Nelayan

Laporan Reporter Tribun Jogja, Sri Cahyani Putri Purwaningsih

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Selain pengembangan wilayah di pesisir selatan, Pemkab Kulon Progo tengah fokus terhadap upaya mitigasi bencana bagi nelayan di wilayahnya. 

Pasalnya, mereka merupakan garda terdepan di wilayah pesisir pantai. 

Penjabat (Pj) Bupati Kulon Progo , Tri Saktiyana mengatakan Kulon Progo memiliki garis pantai lebih panjang dibandingkan Gunungkidul dan Bantul.

Apalagi kontur pantai di Kulon Progo berbeda dengan Gunungkidul.

Baca juga: Pemkab Kulon Progo Anggarkan Dana BTT Rp4,7 Miliar untuk Penanganan Bencana

Ia menyebut, pesisir selatan Kulon Progo langsung berhadapan dengan laut lepas.

Berbeda dengan pesisir selatan Gunungkidul yang terdapat tebing sehingga lebih aman. 

Oleh karenanya, upaya proteksi zona aman di pantai diperlukan supaya tidak ada bangunan yang masif di pesisir pantai.

Dikarenakan, selain rawan terkena abrasi juga bencana alam. 

Sehingga, jika hal itu terjadi, keselamatan seperti nyawa masyarakat dan bangunan di pesisir pantai dapat teratasi sejak dini. 

"Dan saya pikir masyarakat aware cukup siaga terhadap kenyataan (kondisi) yang ada disana (pesisir selatan)," ucapnya, Minggu (9/10/2022). 

Dengan demikian, Pemkab Kulon Progo tidak hanya fokus terhadap pengembangan di wilayah pesisir selatan melainkan juga penyiapan masyarakat untuk menghadapi mitigasi bencana . 

Baca juga: Penjelasan Pemkab Kulon Progo Soal YIA yang Berpotensi Picu Meningkatnya Kasus Gangguan Jiwa

Terpisah, Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan Pelelangan Ikan, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kulon Progo , Wakhid Purwosubiantoro melanjutkan upaya mitigasi bencana dilakukan dengan mengedukasi masyarakat khususnya bagi nelayan.

Melalui kegiatan berupa sekolah lapang atau pelatihan untuk mencegah dan mengatasi abrasi. 

Ia menyebut, bangunan yang rawan terkena abrasi di pantai selatan yakni tempat pelelangan ikan. 

"Untuk bangunan, kami sedang berproses izin pemanfaatan tanah dari Pura Pakualaman untuk merelokasi bangunan TPI," ucapnya. ( Tribunjogja.com )