Minim Proyek Setelah Pandemi Covid-19, Anggota Gapensi DIY Berkurang
Ketua Badan Pimpinan Daerah (BPD) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) DIY, Zuharsono Ashari mengatakan hingga saat ini porsi
Penulis: Christi Mahatma Wardhani | Editor: Kurniatul Hidayah
lihat foto
Laporan Reporter Tribun Jogja Christi Mahatma Wardhani
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pandemi Covid-19 masih memukul usaha konstruksi di DI Yogyakarta .
Selama pandemi Covid-19 anggaran pembangunan sebagian besar dialihkan untuk penanganan Covid-19.
Ketua Badan Pimpinan Daerah (BPD) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) DIY, Zuharsono Ashari mengatakan hingga saat ini porsi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah masih sekitar 15-20 persen saja.
Baca juga: Minat Vaksin Masyarakat DI Yogyakarta Rendah, Sebagian Dosis Vaksin Dialihkan ke Luar Daerah
Proyek yang ada, tidak sebanding dengan jumlah kontraktor di DIY. Akhirnya banyak anggota Gapensi DIY yang tidak bisa bertahan.
"Kalau sebelum pandemi, 2018 atau 2019 itu ya sekitar 600-700an, tahun ini sekitar 350an. Pandemi Covid-19 kan anggaran proyeknya dialihkan, sehingga anggaran untuk proyek berkurang. Dulu itu proyek pembangunan 15-20 persen, sampai sekarang juga masih segitu. Proyeknya sedikit, padahal kontraktor banyak," katanya, Minggu (02/09/2022).
Meski semakin berkurang, namun anggotanya masih bergerak di bidang konstruksi.
"Ya nggak jauh-jauh dari konstruksi. Ada yang masih mengerjakan proyek juga. Jadi misal ada yang dapat proyek, nanti dibagi dengan kontraktor lain. Masih di bidang konstruksi," sambungnya.
Agar bisa bertahan, ia bergarap anggota Gapensi mau mencari proyek dari pihak swasta.
Menurut dia selama ini anggota Gapensi banyak yang mengandalkan proyek pemerintah yang bersumber dari APBD atau APBN.
Baca juga: Aktivitas Gunung Merapi 23-29 September 2022: Luncurkan 7 Kali Guguran Lava, Kegempaan Masih Intens
Ia menilai saat ini proyek dari pihak swasta bisa menjadi alternatif. Meskipun memang proyek swasta kebanyakan berada di luar DIY.
"Hari berani ambil yang swasta, dan kebanyakan di luar DIY. Misalnya membangun perumahan di Surabaya, dan lain-lain. Saat ini tidak bisa hanya mengandalkan proyek yang bersumber APBN atau APBD," imbuhnya. (maw)
