Berita Jogja Hari Ini

Pemda DIY Siap Carikan Sumber Dana Jika 2 Persen APBD untuk BLT BBM Tak Mencukupi

Pemda DIY masih melakukan pendataan bagi penerima bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM) khususnya yang masuk Daftar Terpadu Kesejahter

Penulis: Miftahul Huda | Editor: Kurniatul Hidayah
TRIBUNJOGJA/Miftahul Huda
Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji memberi tanggapan soal kewenangan Kadisdipora dalam pungutan sekolah, Jumat (23/9/2022) 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemda DIY masih melakukan pendataan bagi penerima bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM) khususnya yang masuk Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) akan tetapi belum mendapatkan jatah tersebut.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Kadarmanta Baskara Aji menyampaikan, masyarakat DIY yang berhak menerima BLT BBM jangan khawatir, sebab pemerintah terus berupaya untuk mempercepat penyalurannya.

"Kalau yang kami ini kemarin sudah minta jatah ke Dinsos. Tapi belum final siapa lagi yang harus kami tambahkan. Tentunya untuk orang yang berhak tapi tidak dapat bantuan dari APBN," kata Baskara Aji, Jumat (23/9/2022).

Baca juga: Program Bangga Kencana Sukses Akselerasi Pelayanan KB dan Penurunan Stunting di Kabupaten Bantul

Opsi penambahan sumber dana dari APBD untuk BLT BBM bagi masyarakat yang belum menerima bantuan memang belum dibahas secara mendalam oleh Pemda DIY.

Namun, untuk sekadar meringankan beban masyarakat ditengah kenaikan harga BBM dan harga kebutuhan pokok, pemerintah DIY telah melaksanakan operasi pasar.

"Yang APBN baru proses mungkin Dinsos nunggu data itu muncul. Kalau iya, ada warga belum terima bantuan, ya, kami ambil dari itu. Pasti kami sudah lakukan operasi pasar," terang dia.

Tak hanya itu, sebanyak 2 persen dari total APBD DIY juga menurut Baskara Aji sudah dialokasikan untuk bantuan sosial guna merespon kenaikan harga BBM bersubsidi.

Baca juga: Sebanyak 225 Paket Sayur Gratis Dibagikan untuk Masyarakat di Magelang

Nominal 2 persen dari total APBD diperkirakan mencapai Rp7 miliar.

"Kalau 2 persen masih kurang, ya, APBD kan untuk kepentingan masyarakat. Ya masih mungkin saja Danais (untuk menambah). Walau itu bukan kewajiban. 2 persen itu bukan kewajiban. Kalau masyarakat butuh ya alokasikan dari mana pun bisa," pungkasnya. (hda)
 

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved