Presiden Serbia Alexander Vucic Peringatkan Perang Besar di Depan Mata

TRIBUNJOGJA.COM, NEW YORK - Presiden Serbia Alexander Vucic memperingatkan dunia sedang mendekati perang besar yang tak terlihat sejak 1945.

Peringatan disampaikan Vucic setelah hari pertama sesi sidang Majelis Umum PBB di New York, Rabu (20/9/2022) WIB. Menurutnya, negara-negara kecil tidak dapat mengharapkan kabar baik ke depan.

“Anda melihat krisis di setiap bagian dunia,” kata Vucic kepada penyiar negara Serbia RTS sembari  mencatat Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres membuat prediksi suram dalam pidato utamanya di persidangan.

“Saya pikir prediksi realistis seharusnya lebih gelap,” kata Vucic. “Posisi kami bahkan lebih buruk, karena PBB telah melemah dan kekuatan besar telah mengambil alih dan secara praktis menghancurkan tatanan PBB selama beberapa dekade terakhir,” katanya.

Baca juga: Rusia Ungkap Jumlah Kerugian Nyawa Selama Perang Lawan Ukraina

Baca juga: Presiden Putin : Rusia Tak Menggertak Jika Harus Pakai Senjata Nuklir

Baca juga: Adu Kecanggihan Drone di Perang Rusia Ukraina, Kremlin Pakai Shahed-136, Ukraina Pakai Bayraktar TB2

Ditanya tentang pidato Presiden Rusia Vladimir Putin, Vucic mengatakan tidak sulit untuk memprediksi garis besarnya.

“Saya berasumsi Rusia meninggalkan fase operasi militer khusus dan mendekati konflik bersenjata besar, dan sekarang pertanyaannya menjadi di mana garisnya,” kata Vucic.

“Apakah setelah waktu tertentu – mungkin satu atau dua bulan, bahkan – kita akan memasuki konflik besar dunia tidak terlihat sejak Perang Dunia Kedua,” imbuhnya.

“Bagi kita semua (negara) kecil yang hanya ingin aman dan memberikan keamanan kepada warga kita, tidak ada kabar baik atau mudah. Saya berharap semuanya ke depan melibatkan hubungan yang lebih rumit antara barat dan Rusia, tetapi juga antara barat dan China,” tambah Presiden Serbia.

Vucic sendiri bermaksud untuk berpidato di negara itu minggu depan, untuk memberi tahu orang-orang Serbia tentang keputusan penting yang ingin dibuat oleh pemerintahnya.

Serbia telah berada di bawah tekanan luar biasa dari Uni Eropa dan NATO untuk menjatuhkan sanksi terhadap Rusia dan berpihak pada barat.

Tetapi Vucic tetap mempertahankan netralitas sambil bersikeras Beograd bertujuan untuk bergabung dengan UE di beberapa titik di masa depan.

Brussels telah memberi tahu Beograd prasyarat untuk itu adalah mengakui Provinsi Kosovo yang memisahkan diri, namun Vucic telah bersumpah untuk tidak pernah melakukannya.

Rusia dan China adalah di antara separuh pemerintah dunia yang belum mengakui Kosovo, diduduki oleh NATO pada 1999 dan memproklamirkan negara pada 2008 dengan dukungan AS.

Respon China

Beijing telah menanggapi pengumuman mobilisasi militer parsial di Rusia dengan menyerukan penyelesaian damai konflik bersenjata di Ukraina.

China meminta pihak-pihak yang terlibat dalam krisis keamanan harus menahan diri dan mencari solusi yang dapat diterima bersama telah konsisten dan jelas.

Pernyataan disampaikan Wang Wenbin, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, kepada wartawan selama pengarahan harian pada Rabu.

Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan mobilisasi beberapa anggota cadangan militer pada Rabu.

Dalam pidato video kepada negara itu, dia mengatakan tindakan itu diperlukan karena situasi di Ukraina, di mana pasukan Rusia menghadapi seluruh mesin militer barat.

Menteri Pertahanan Sergey Shoigu mengatakan departemennya sedang berusaha untuk mendaftar ke dinas aktif sekitar 300.000 tentara cadangan.

Ia memprioritaskan mereka yang memiliki pengalaman tempur dan profesi tertentu yang diperlukan untuk mempertahankan operasi militer di Ukraina.

Pasukan akan menerima pelatihan tambahan sebelum diterjunkan. Dia berjanji pasukan cadangan akan dikirim ke posisi defensif di sepanjang garis depan sepanjang 1.000 km.

Rusia mengirim pasukan ke Ukraina pada 24 Februari, mengutip kegagalan Kiev untuk mengimplementasikan perjanjian Minsk, yang dirancang untuk memberikan status khusus wilayah Donetsk dan Lugansk di dalam negara Ukraina.

Protokol, yang ditengahi oleh Jerman dan Prancis, pertama kali ditandatangani pada 2014. Mantan Presiden Ukraina Pyotr Poroshenko sejak itu mengakui tujuan utama Kiev adalah menggunakan gencatan senjata untuk mengulur waktu dan menciptakan angkatan bersenjata yang kuat.

Pada Februari 2022, Kremlin mengakui Republik Donbass sebagai negara merdeka dan menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral.

Beijing telah mengutuk operasi militer Rusia, tetapi mengakui manfaat dari pembenarannya. Pemerintah China percaya ekspansi NATO menuju perbatasan Rusia menjadi penyebab utama permusuhan.

China telah menolak untuk bergabung dengan AS dan sekutunya dalam menjatuhkan sanksi terhadap Rusia, menyebut pendekatan itu ilegal dan merusak perdamaian.(Tribunjogja.com/RussiaToday/xna)