Dishub Sleman Mulai Data Jukir, Pedagang, hingga Penjaga WC Terminal untuk Terima Bansos

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sleman mulai mendata juru parkir, pedagang hingga penjaga WC umum terminal untuk menerima paket bantuan sosial kenaikan bahan bakar minyak.

Hingga saat ini, dari empat terminal di Sleman, data sementara yang diusulkan adalah 400 paket. 

"Tapi sekarang masih proses pendataan dan verifikasi. Nanti siapa saja yang berhak menerima, kami usulkan ke BKAD," kata Kepala UPTD Pengelolaan Perparkiran, Dishub Sleman, Wahyu Slamet, Jumat (16/9/2022). 

Baca juga: Akhir Pandemi Covid-19 di Depan Mata, WHO Siapkan 6 Kebijakan Ini

Ia mengatakan, data sementara ada 400 paket. Jumlah tersebut hasil pendataan Juru Parkir, pedagang hingga penjaga WC umum di empat terminal.

Yaitu, Condongcatur, Prambanan, Pakem dan Gamping. Wahyu mengaku belum mengetahui secara pasti kapan paket bantuan tersebut disalurkan. Sebab, masih menunggu anggaran bantuan disahkan. 

Namun demikian, berdasarkan informasi yang diterima, paket bantuan sembako rencananya diberikan untuk tiga bulan. Yaitu, Oktober, November dan Desember. 

"Jadi, nanti masing-masing orang dapat tiga kali. Oktober sekali, November sekali, Desember sekali. Rencananya begitu, tapi kita nunggu anggaran disahkan dulu," kata dia. 

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Kabupaten Sleman berencana menyalurkan bantuan sosial (bansos) untuk menekan inflasi dan meningkatkan daya beli masyarakat akibat kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Anggaran yang disiapkan Rp 5,02 miliar. Jumlah tersebut merupakan alokasi dua persen dari Dana Transfer Umum (DTU) di tiga bulan akhir (Oktober November dan Desember). 

Ada beberapa skema penyaluran bantuan. Yaitu, Bansos tunai bagi warga miskin (senilai Rp 1,275 miliar). Bantuan bagi Juru Parkir, Pedagang, hingga Penjaga WC Umum di terminal (Rp 187 juta).

Penciptaan lapangan pekerjaan dalam bentuk padat karya (Rp 3 miliar).

Subsidi armada pengangkut komoditas kebutuhan pokok (Rp 144 juta) dan terakhir subisidi perlindungan lainnya dalam bentuk operasi pasar (senilai Rp 393,95 juta). 

Baca juga: BPS DIY Kolaborasi dengan Pemda DIY dan Pemangku Kepentingan Lainnya Dalam Regsostek 2022

Kepala Bidang Anggaran, BKAD Kabupaten Sleman, Ibnu Pujata menyampaikan, jika anggaran yang telah dialokasikan untuk pengendalian inflasi ternyata masih kurang, maka bisa dilakukan penyesuaian anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) yang saat ini masih tersimpan sekitar Rp 37 miliar. 

"Artinya, jika diluar itu masih dibutuhkan anggaran, kami masih siap dengan merealokasi BTT. Anggaran ini bisa digunakan dalam keadaan darurat atupun mendesak. Pengendalian inflasi dinilai mendesak, sehingga bisa menggunakan BTT," kata dia. (rif)