Polemik Aset Gedung Pemkot Magelang Temui Titik Terang, Nota Kesepahaman Telah Ditandatangani

Mahfud MD menambahkan bahwa sebagai institusi yang terlibat aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka penyelesaian secara internal dan non-litigasi harus lebih dikedepankan.

Penyelesaian di luar pengadilan dipandang lebih bermanfaat untuk menghasilkan kesepakatan yang sifatnya win-win solution, daripada harus menciptakan ketegangan di antara para pihak di pengadilan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan, dengan kembalinya aset tanah dan bangunan ke TNI maka diharapkan menjadi aset yang bermanfaat untuk pelatihan, berbagai aktifitas, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas anggota TNI.

"Pak Wali Kota dan jajaran Pemerintah Daerah yang akan mendapatkan aset negara, dalam hal ini pengelolaanya dibawah Kemenkeu, yakni Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, lokasinya sangat strategis. Tentu sebagai Pemda memang patut di lokasi yang representatif. Ini adalah menggambarkan keberpihakan kami untuk mendukung fungsi, tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah," ujar Sri.

Adapun ruang lingkup nota kesepahaman ini mengatur komitmen Kemenkeu menghibahkan tanah dan bangunan yang terdiri atas tanah dan bangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Kemenkeu, yang terletak di Jl Alun-Alun Utara No. 2 Kota Magelang, kepada Pemkot Magelang.

Selain itu juga penyerahan kompleks bangunan perkantoran Pemerintah Kota Magelang seluas 4 hektar yang terletak di Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo No. 2 Kota Magelang kepada TNI.

Pelaksanaan nota kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan perjanjian hibah sehingga prosesnya masih terus berjalan ke depan.

Nota Kesepahaman ini berlaku paling lama 5,5 tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani. (*)