Pengganti Jenderal Andika Perkasa
Bursa Calon Panglima TNI Pengganti Jenderal Andika Perkasa, Matra Laut Lebih Berpeluang
Di masa akhir tugas Jenderal Andika Perkasa itu, muncul wacana perpanjangan jabatan Panglima TNI.
Hal tersebut, kata dia, di antaranya karena selama masa pemerintahan Jokowi belum ada Panglima TNI dari Angkatan Laut (AL).
"Saya rasa Presiden akan memberikan atensi lebih ke AL, yaitu Pak Yudo. Selama masa pemerintahan Jokowi, belum ada panglima TNI dari AL, besar kemungkinan inilah saatnya walaupun tidak sampai 2024," kata Bobby.
Selain itu, menurut Bobby, sejauh ini Yudo juga tampak memiliki komunikasi yang baik dengan Presiden Jokowi dan Presiden Ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri.
"Hubungan cukup baik dengan Pak Jokowi dan Bu Megawati dan ada momen menamai kapal korvet TNI AL dengan nama KRI Bung Karno-369," lanjutnya.
Dari sisi peluang dan administrasi, kata dia, Yudo memiliki kesamaan dengan dua kepala staf TNI lainnya yakni Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.
Namun demikian, menurutnya besar kemungkinan Presiden akan mempertimbangkan pergiliran matra dalam pemilihan calon Panglima TNI ke depan.
Sedangkan dari sisi pengalaman, menurutnya tiga Kepala Staf Angkatan TNI saat ini memiliki pengalaman mengelola organisasi militer yang mumpuni.
"Semua Kepala Staf saya rasa pengalaman mengelola organisasi militernya sudah mumpuni," kata Bobby.
Peluang Laksamana Yudo
Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) sekaligus pengamat militer Anton Aliabbas berpandangan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono secara normatif memiliki peluang cukup besar untuk menjadi Panglima TNI mendatang.
Anton mengatakan jika merujuk pada Pasal 13 ayat 3 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI (UU TNI), posisi Panglima TNI dapat dijabat secara bergantian.
Selain itu, kata dia, sejak Presiden Joko Widodo menjabat pada 2014, hanya KSAL yang belum mendapat giliran menjabat posisi Panglima TNI.
Sementara itu, kata dia, salah satu visi pemerintah adalah mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
"Secara normatif, KSAL memiliki peluang cukup besar untuk menjadi Panglima TNI mendatang," kata Anton.
Meski UU TNI memang tidak mewajibkan Presiden untuk menerapkan rotasi secara bergiliran bagi sosok Panglima TNI, tetapi menurutnya alasan memilih KSAL sebagai calon Panglima TNI sudah cukup kuat.
