Berita Jogja Hari Ini

Wakil Kepala BKN RI Berkunjung ke DIY Jelaskan Soal Nasib Honorer, Begini Tanggapan Sri Sultan HB X

"Yang masuk seleksi dia lolos maka akan diangkat, tapi yang tidak lolos seleksi terpaksa tidak diangkat," katanya, di kompleks Kepatihan, Selasa

Penulis: Miftahul Huda | Editor: Kurniatul Hidayah
Dok. Humas Kepatihan
Wakil Kepala BKN RI Supranawa Yusuf memberikan sambutan dalam BKN award di kepatihan, Selasa (6/9/2022) 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Masa depan pegawai honorer atau pegawai pemerintahan non Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) kini sedang ditata untuk 2023 mendatang.

Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI Supranawa Yusuf saat berkunjung ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengatakan, istilah honorer sebenarnya secara resmi sudah tidak ada semenjak lahir kebijakan pemerintah pada beberapa tahun lalu.

Baca juga: Rekomendasi Destinasi Wisata Jogja Hutan Pinus, Cocok untuk Kamu yang Butuh Healing!

Di mana dalam kebijakan itu pemerintah mengangkat honorer yang digaji APBN dan APBD sudah diangkat menjadi ASN.

Akan tetapi, proses pengangkatannya itu tetap harus melalui seleksi dan uji kompetensi.

"Yang masuk seleksi dia lolos maka akan diangkat, tapi yang tidak lolos seleksi terpaksa tidak diangkat," katanya, di kompleks Kepatihan, Selasa (6/9/2022).

Dia mengatakan, pada 2018 telah keluar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK.

Fungsinya untuk membedakan manajemen ASN, sebab pengaturan ASN telah diatur lebih dulu dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen ASN.

"Di dalam PP 49 semua instansi pemerintahan dilarang mengangkat pegawai di luar PNS dan PPK dengan sebutan apapun. Tapi bagi instansi yang saat lahirnya PP tadi sudah ada tenaga non ASN dan PPPK, maka diberi waktu sampai 5 tahun jadi sampai 2023," jelasnya.

"Jadi dari kronologinya itu kami sudah ngasih waktu 5 tahun kepada instansi pemerintah menyelesaikan pegawai non PNS atau PPPK.

Pada 2022 kali ini, pemerintah pusat mengingatkan kepada semua instansi pemerintahan bahwa masa kerja honorer 2023 akan berakhir.

"Tolong segera diselesaikan. Kemudian di bawah Kemenpan RB untuk pendataan tadi tenaga non ASN itu masing-masing instansi ada berap, kualifikasi seperti apa. Gajinya dari mana itu didata," ungkapnya.

Pasalnya, beberapa instansi pemerintahan banyak yang memakai jasa tenaga honorer yang digaji melalui swadaya dari pimpinan dan anggota instansi.

"Banyak nih, praktik di lapangan (honorer) gajinya bukan dari APBN, bukan APBD, tapi ada yang urunan (patungan). Urunan dari pejabat-pejabat tadi. Di situ kepala dinas, kepala badan urunan untuk gaji tenaga tadi. Nah ini yang sekarang kami sedang melakukan pendataan," ungkapnya.

Setelah data itu sudah diterima, pihaknya akan melakukan seleksi bagi para pegawai non ASN dan PPPK untuk beralih status kepegawaian menjadi ASN atau PPPK.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved