Bupati Bantul Abdul Halim Muslih

Bupati Halim Siapkan Skema Bantuan Warga Bantul Akibat Naiknya Harga BBM

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, bahwa Pemkab Bantul tengah menyiapkan skema bantuan bagi masyarakat sebagai dampak kenaikan harga BBM.

Editor: Agus Wahyu
TRIBUNJOGJA.COM/ADITYA
Bupati Bantul Abdul Halim Muslih 


TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul tengah menyiapkan skema bantuan bagi masyarakat untuk mengatasi dampak ekonomi akibat kenaikan harga BBM.

Baca juga: Bupati Abdul Halim Percaya Tol Yogya YIA Mampu Tumbuhkan Ekonomi Masyarakat Bantul

Baca juga: Bupati Halim Siap Jadikan Taman Kuliner Trirenggo Sebagai Paseban Bantul Kedua

Pernyataan Abdul Halim Muslih ini disampaikan seusai mengikuti Rakor antisipasi dampak kenaikan harga BBM, yang digelar secara online bersama pemerintah pusat di Aula Wira Pratama Polres Bantul, Senin (5/9/2022).

Bersama Kapolres Bantul AKBP Ihsan SIK dan Dandim 0729 Bantul Letkol Infanteri Arif Hermat, Bupati Abdul Halim menyimak paparan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Panglima TNI dan Kapolri, terkait langkah-langkah untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM, baik sosial maupun ekonomi.

“Naiknya harga BBM akan berdampak terhadap melemahnya daya beli warga. Turunnya daya beli akan memicu inflasi, yang saat ini sudah mencapai 5,9 persen. Pemkab Bantul akan memberikan bantuan, agar daya beli tidak turun. Bantuan berupa uang tunai atau program pemberdayaan,” ujar Bupati Abdul Halim Muslih.

Terkait ketepatan sasaran atas bantuan tersebut, Bupati Halim bakal menggandeng akan menggandeng akademisi, untuk merumuskan jenis bantuan yang akan diberikan. Pemkab Bantul juga akan berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait data warga yang akan menerima bantuan.

"Pemkab Bantul bukan ahli dalam segala bidang, sehingga butuh masukan dari pihak lain," ucap Halim.

“Terkait sumber anggaran untuk bantuan, ada tiga pos anggaran. Masing-masing Dana Desa (DD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Tak Terduga (BTT). Untuk DD sesuai aturan dengan besaran maksimal 30 persen, DAU melalui mekanisme refocusing dengan besaran 2 persen dan BTT seusai kebutuhan, ujar Halim. (ayu)

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved