Berita Kabupaten Magelang Hari Ini

Pemkab Magelang Bentuk Tim Khusus untuk Mengendalikan Inflasi Pasca Kenaikan Harga BBM

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang membentuk tim khusus sebagai langkah antisipasi pengendalian inflasi di daerahnya.

Humas Pemkab Magelang
Suasana Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Rumah Dinas Bupati Magelang, Senin (5/9/2022). 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Nanda Sagita Ginting

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang membentuk tim khusus sebagai langkah antisipasi pengendalian inflasi di daerahnya.

Tim tersebut, dibentuk langsung oleh Bupati Magelang, Zaenal Arifin.

Ia menujuk bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setda Kabupaten Magelang menjadi garda terdepan sebagai tim pengendalian inflasi daerah terkait dampak kenaikan BBM bersubsidi yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia.

Baca juga: Contoh Ucapan Selamat Ulang Tahun Bahasa Inggris Untuk Orang Tersayang yang Kekinian dan Penuh Makna

"Maka untuk itu kami minta tim pengendali inflasi daerah, dalam hal ini dari bagian Perekonomian untuk menjadi garda terdepan dalam menyusun langkah-langkah yang tepat untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.  Khususnya dalam rangka antisipasi kenaikan BBM yang ada di wilayah kita," kata, Bupati Magelang Zaenal Arifin saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Rumah Dinas Bupati Magelang, Senin (5/9/2022).

Sementara Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Magelang, Muchamad Nur Rochmad menyampaikan bahwa, pemerintah resmi menaikkan BBM pada  03 September 2022 tepatnya pukul 14.30 WIB

Kenaikan harga BBM bersubsidi antara lain untuk Pertalite dari harga Rp 7.650 menjadi Rp 10.000, Solar dari harga Rp 5.150 menjadi Rp 6.800, kemudian Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp14.500.

"Kemudian dari kenaikan itu subsidinya akan dialihkan ke bantuan sosial," kata, Nur Rochmad.

Lanjut Nur Rochmad, sesuai dengan arahan Mendagri Pemerintah Daerah akan segara menjabarkan yaitu 2 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) akan digunakan sebagai jaring pengaman sosial.

"Jadi ini akan kita rumuskan untuk penggunaannya, apakah untuk penebalan bantalan jaring pengaman sosial atau nanti penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) digunakan untuk subsidi transportasi atau berkaitan dengan penyelenggaraan pasar murah ataupun operasi pasar. Ini akan segera kita rumuskan dengan OPD terkait," jelas, Nur Rochmad.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved