Sri Sultan HB X Gelar Sapa Aruh Peringati 10 Tahun Status Keistimewaan DIY, Berikut Petikan Isinya

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Bertepatan dengan momen peringatan satu dasawarsa berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan (UUK) DIY, Raja Keraton Ngayogyakarta sekaligus Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X menggelar Sapa Aruh di Bangsal Kepatihan Yogyakarta, Rabu (31/8/2022). 

Sapa Aruh keistimewaan ini sudah disampaikan Sri Sultan HB X untuk kali kedua. 

Di mana sebelumnya Sri Sultan HB X sempat menyampaikan Sapa Aruh dalam rangka peringatan sewindu UUK DIY di Pagelaran Keraton Yogyakarta pada 31 Agustus 2020 lalu. 

Dalam pidatonya, Sri Sultan HB X menyebut peringatan 10 tahun status keistimewaan DIY hendaknya perlu disikapi dengan berpikir reflektif dengan tujuan peningkatan kesejahteraan segenap rakyat.

Hal itu selaras dengan agenda visi misi Gubernur DIY 2022-2027 yakni prioritas reformasi kalurahan, pemberdayaan kawasan selatan, serta pengembangan budaya inovasi dan pemanfaatan teknologi Informasi. 

"Perlu bagi kita menilik peran budaya, sebagai solusi pengentasan kemiskinan, kesenjangan sosial dan permasalahan yang terjadi di kalurahan," kata Sri Sultan HB X. 

Sri Sultan HB X melanjutkan, penyebaran kebudayaan keistimewaan haruslah melalui proses pendidikan sebagai media transformasinya. 

Sehingga diperlukan konsep pendidikan dan pembelajaran baik formal maupun informal yang  terlembaga dalam kebudayaan. 

Dalam hal ini, keistimewaan dapat berperan sebagai moderator antara nilai-nilai budaya yang telah tersemai di masyarakat, untuk kemudian dipertemukan dengan nilai-nilai baru melalui pembelajaran, selaras dengan gareget Mangasah Mingising Budi.

"Perihal sosial-ekonomi misalnya. Perlu bagi kita menilik peran budaya, sebagai solusi pengentasan kemiskinan, kesenjangan sosial dan permasalahan yang terjadi di kalurahan," tutur Sri Sultan HB X.

Sri Sultan HB X melanjutkan, kemiskinan idealnya janganlah dilihat dari sudut pandang ekonomi belaka. 

Namun juga harus dimoderasi melalui pendidikan karakter, dengan memperbarui nilai-nilai gemi, nastiti, ngati-ngati selaras dengan konteks kekinian, melalui intervensi literasi keuangan. 

"Inilah yang dimaksud dengan konsep transformasi dari nilai filosofis ke nilai praksis, yang seharusnya disuntikkan dalam setiap sendi pelaksanaan keistimewaan" tandas Sultan. 

Sri Sultan HB X kemudian menyinggung komitmen Pemda DIY untuk mewujudkan kalurahan sebagai patrap TriMuka. 

Yakni menjadikan kalurahan arena demokrasi politik lokal sebagai wujud kedaulatan politik, arena demokratisasi ekonomi lokal sebagai wujud kedaulatan ekonomi, dan pemberdayaan melalui aktualisasi pengetahuan kolektif warga kalurahan sebagai wujud kedaulatan budaya. 

Sri Sultan HB X meyakini jika potensi keunggulan dilancarkan dari kalurahan, niscaya kalurahan akan menjadi sentra pertumbuhan sekaligus menjadi ujung depan pemberantasan kemiskinan. 

"Konsep ini relevan untuk mengakselerasi pembangunan kalurahan, dalam mengejar kemajuan perkotaan, karena sumber potensinya itu toh berada di kalurahan," ucap Sultan. 

Selaras dengan hal tersebut, kegemilangan predikat istimewa akan semakin bermakna, seiring keragaman yang tercipta dalam kreativitas, adat istiadat, serta living tradition masyarakat Yogyakarta, maupun sumbangsih seluruh masyarakatnya. 

"Bahwa untuk memberi sumbangsih dan menjadi wong Jogja, tidaklah harus lahir di Jogja dan atau memiliki darah keturunan Jawa. Sudah semestinya, keistimewaan Jogja adalah untuk Indonesia. Bahwa Menjadi Jogja, adalah Menjadi Indonesia," terang Sultan. 

"Dan jika memang demikian, semoga Tuhan yang maha kuasa berkenan melimpahkan bekah dan rahmat-Nya, agar satu dasawarsa UUK DIY semakin mampu memberi manfaat bagi segenap lapisan masyarakat DIY serta bangsa dan negara," sambung Sri Sultan HB X.

( tribunjogja.com )