RUU Sisdiknas

PGRI Minta Pasal Tunjangan Profesi Guru di RUU Sisdiknas Dikembalikan, Ini 5 Catatan Penting PGRI

RUU Sisdiknas tersebut langsung mendapatkan kritik dari kalangan guru karena tidak ada pasal yang mengatur tentang “Tunjangan Profesi Guru” (TPG).

Penulis: Noristera Pawestri | Editor: Yoseph Hary W
dok.via Tribun Sumsel
Ilustrasi Guru 

Tribunjogja.com - Kemendikbud Ristek resmi mengusulkan Rancangan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Perubahan tahun 2022 kepada DPR pada 24 Agustus lalu.

Pasca dimasukan dalam Prolegnas, RUU Sisdiknas tersebut langsung mendapatkan kritik dari kalangan guru karena tidak ada pasal yang mengatur tentang Tunjangan Profesi Guru (TPG).

Dalam pasal tersebut hanya menyebutkan hak yang didapat oleh guru, mulai dari upah, jaminan sosial, penghargaan, perlindungan HAKI hingga perlindungan hukum.

Sementara soal tunjangan profesi tidak ada lagi.

Kemudian di pasal 145, dalam RUU Sisdiknas tersebut hanya menyinggung soal guru dan yang telah menerima tunjangan profesi seperti aturan sebelumnya, akan tetap mendapatkan haknya jika masih memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.

"Setiap guru dan dosen yang telah menerima tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan/atau tunjangan kehormatan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sebelum Undang-Undang ini diundangkan, tetap menerima tunjangan tersebut sepanjang masih memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi pasal 145 RUU Sisdiknas seperti yang dikutip dari Kompas.com.

PGRI Sayangkan Hilangnya Pasal Tunjangan Profesi Guru di RUU Sisdiknas

Menanggapi hal itu, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menyayangkan hilangnya ayat terkait Tunjangan Profesi Guru (TPG) dalam Rancangan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional tahun 2022.

Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Unifah Rosyidi dalam konferensi pers, di Jakarta, Minggu (28/8/2022) secara tegas mengatakan, hal tersebut melukai rasa keadilan bagi para pendidik yang selama ini mengabdi bagi kemajuan pendidikan Indonesia.

"Jangan coba-coba mempersulit sertifikasi, kenaikan pangkat, dan yang paling melukai rasa keadilan adalah menghapuskan TPG di RUU Sisdiknas yang didaftarkan dalam prolegnas. Kami menuntut pasal itu dikembalikan," kata Unifah seperti dikutip dari Kompas.com.

Ia menjelaskan bahwasanya guru dan dosen adalah profesi.

Sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan akan keprofesiannya, maka pemerintah memberikan tunjangan profesi guru.

"Sudah menjadi rahasia umum bahwa masih banyak guru dan dosen, utamanya di sekolah-sekolah ataupun perguruan tinggi swasta yang belum mendapatkan gaji memadai, minimal memenuhi upah minimum Provinsi/Kabupaten/kota," ungkap Unifah seperti dikutip dari rilis resmi.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, jelas diamanahkan bahwa guru dan dosen berhak mendapatkan kesejahteraan berupa penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial dari pemerintah dan pemerintah daerah.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved