Pakar UGM Tak Yakin Jokowi akan Naikkan Harga BBM Pertalite, Begini Alasannya

Laporan Reporter Tribun Jogja, Ardhike Indah

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Harga Pertalite sebagai bahan bakar subsidi naik memang membuat gonjang-ganjing masyarakat.

Sebab, jika Pertalite yang termasuk bahan bakar minyak (BBM) paling murah dan banyak digunakan naik, artinya akan ada kenaikan harga di sektor-sektor lain.

Meski sempat menyenggol isu subsidi BBM yang terlalu membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Presiden Joko Widodo belum ada tanda  akan mengumumkan kenaikkan harga BBM subsidi

Menurut Dr. Fahmy Radhi, MBA, pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada ( UGM ), Presiden Jokowi tidak akan mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi pekan ini atau bahkan pekan depan sekali pun. 

Baca juga: Biro Perekonomian Pemda DIY Khawatirkan Inflasi Naik Jika Rencana Kenaikan Harga BBM Terealisasi

Alasannya, kenaikan harga Pertalite menjadi Rp 10.000 dan harga Solar menjadi Rp 8.500 sudah pasti akan menyulut inflasi.

Ia menjelaskan dengan detail, kontribusi inflasi akibat kenaikan harga Pertalite diperkirakan sebesar 0,93 persen sedangkan kenaikkan harga Solar diperkirakan sebesar 1,04 persen.

Sehingga, sumbangan inflasi kenaikan Pertalite dan Solar diperkirakan bisa mencapai 1,97 persen. 

“Padahal, inflasi pada Juli 2022 sudah mencapai 5,2 persen sehingga total inflasi akan mencapai 7,17 persen,” ujarnya, Rabu (24/8/2022).

Dibandingkan dengan inflasi pada 2021, yang hanya pada kisaran 3 persen yoy, maka dengan inflasi sebesar 7,17 persen, itu akan memperpuruk daya beli dan konsumsi masyarakat.

Tentunya, itu akan menurunkan pertumbuhan ekonomi yang sudah dicapai dengan susah payah sebesar 5,4 persen.

Selain itu, dengan inflasi sebesar 7,17 persen tentu akan menaikkan harga-harga kebutuhan pokok yang memperberat beban rakyat, terutama rakyat miskin. 

Bahkan, rakyat miskin yang tidak pernah menikmati subsidi BBM lantaran tidak punya kendaraan bermotor juga harus berkorban akibat penaikan harga BBM subsidi.

“Karenanya dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa opsi kebijakan yang akan dipilih terkait subsidi BBM adalah tidak memberatkan beban rakyat miskin. Berdasarkan pernyataan Jokowi itu sesungguhnya mengisyaratkan bahwa Jokowi tidak menaikkan harga BBM Subsidi dalam waktu dekat ini karena pertaruhannya cukup besar," ujar Fahmy lagi.

Baca juga: Pengamat Ekonomi DIY Sebut Rencana Kenaikan BBM adalah Pilihan Sulit

Fahmy mengakui beban APBN untuk subsidi energi memang semakin membengkak hingga mencapai Rp 502,4 triliun. 

Meski begitu perlu diingat bahwa beban itu adalah total anggaran subsidi energi, terdiri subsidi BBM LPG 3kg, dan listrik yang diperhitungkan berdasarkan beberapa asumsi harga minyak dunia, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dan inflasi.

Sedangkan, realisasi yang benar-benar dikeluarkan per 31 Juli 2022 sebesar Rp 88,7 triliun untuk realisasi anggaran subsidi BBM dan LPG 3 Kg sebesar Rp 62,7 triliun. 

Dengan beban pengeluaran sebesar itu, kata Fahmy, Menkeu dengan entengnya menambah kuota Pertalite sebesar 5 juta KL. 

Selain pengeluaran riil subsidi BBM, ada juga tambahan pemasukan riil di APBN akibat kenaikan harga komoditi ekspor yang meningkat.

“Berdasarkan komposisi tambahan pemasukan dan pengeluaran APBN 2022 sesungguhnya tidak ada urgensi menaikkan harga BBM Subsidi pekan ini, bahkan tidak juga tahun ini," paparnya. ( Tribunjogja.com )