Pengamat Ekonomi DIY Sebut Rencana Kenaikan BBM adalah Pilihan Sulit

Pengamat Ekonomi DIY, Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec. menyebut rencana menaikan harga BBM subsidi merupakan pilihan yang sulit bagi

TRIBUNJOGJA/ Yuwantoro Winduajie
Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec. 

Laporan Reporter Tribun Jogja Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pengamat Ekonomi DIY, Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec. menyebut rencana menaikan harga BBM subsidi merupakan pilihan yang sulit bagi pemerintah. 

Menurut dia, ketika harga BBM naik maka akan mendorong inflasi secara global.

Namun apabila tidak dinaikkan akan menggerus anggaran yang juga seret. 

Baca juga: Polisi Tangkap Pelaku Judi Togel di Salah Satu Angkringan di Banguntapan Bantul

"Subsidi yang besar juga akan membebani BUMN Pertamina selaku pengelola BUMN tanah air, dan membuat perekonomian semu atau tidak real akibat subsidi yang besar, yang tahun depan lebih dari Rp 500 triliun," katanya, Rabu (24/08/2022).

"Melihat situasi itu, maka memang sulit bagi pemerintah untuk tidak menaikkan BBM dengan mengurangi subsidi yang terus menggurita. Kebijakan tidak populer yang berdampak inflasi dan memberatkan rakyat harus ditempuh agar situasi lebih buruk tidak terjadi," sambungnya. 

Ia menilai seluruh sektor akan terdampak pada kenaikan harga BBM, terutama yang menggunakan BBM dalam proses produksi, termasuk untuk transportasi barang dan jasa. 

Besarnya inflasi juga akan tergantung pada berapa besar pengurangan subsidi dan kenaikan BBM domestiknya. 

"Makin besar kenaikan BBM, makin tinggi potensi inflasi, yang biasanya pada bulan awal kenaikan BBM, yang sangat mungkin mencapai 1 persen pada bulan inflasi terjadi," terangnya. 

Baca juga: Dua Pelaku Pencurian Beraksi di Yogyakarta, Gasak Laptop di Rumah Kontrakan

Rektor Universitas Widya Mataram tersebut juga menyoroti subsidi BBM yang tidak tepat. Ia menilai pola subsidi BBM saat ini cenderung membuat subsidi justru dinikmati oleh orang yang tidak berhak. 

Peluang terjadinya moral hazard dengan transaksi bawah tangan juga membuat subdisi tepat. 

"Jadi, pengurangan subsidi bisa dipahami. Hanya saja pemerintah harus betul-betul memantau pasar agar hyper inflation tidak terjadi. Distribusi barang-jasa dipantau agar tdak terhambat sehingga supply di pasar memadai dan inflasi terkendali," imbuhnya. (maw)
 

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved