Prancis Akhiri Misi Tempur di Mali, Bekas Koloninya di Afrika

TRIBUNJOGJA.COM, MALI – Prancis mengakhiri kehadirannya di Mali, bekas koloninya di Afrika, menyusul penarikan tentara terakhirnya dari negara itu, Senin (15/8/2022).

Penarikan itu sekaligus mengakhiri misi Prancis di Mali yang awalnya dimintai bantuan untuk memerangi aksi terorisme.

Setelah hampir 9 tahun beroperasi, pasukan Paris pada akhirnya tidak disukai karena campur tangannya yang mendalam oleh pemerintah Mali.

“Hari ini pukul 13.00 waktu Paris, kontingen terakhir pasukan Barkhane yang masih berada di wilayah Mali melintasi perbatasan antara Mali dan Niger,” bunyi pernyataan militer Prancis.

Baca juga: Pemimpin Al-Qaeda Afrika Utara, Abdelmalek Droukdel Tewas oleh Perancis dalam Sebuah Operasi di Mali

Baca juga: Kronologi Presiden Mali Mengundurkan Diri Setelah Disandera Tentara di Kamp Militer

Pernyataan itu merujuk Operasi Barkhane, nama sandi misinya di Mali. Presiden Prancis Emmanuel Macron telah mengumumkan akhir operasi musim panas lalu.

Penarikan akan dimulai Februari 2022. Militer Prancis awalnya dikerahkan ke Mali pada 2013 atas permintaan pemerintah Mali saat itu.

Setelah mendorong pasukan Islam keluar dari bagian utara negara itu, militer meluncurkan Operasi Barkhane setahun kemudian, memperluas operasinya ke Burkina Faso, Chad, Mauritania, dan Niger, semua bekas koloni Prancis.

Namun, keberhasilan awal operasi tidak pernah diulang. Serangan jihadis di Mali meningkat sepanjang 2016 dan 2017.

Aksi terorisme menjadi lebih umum di seluruh wilayah Sahel di tahun-tahun berikutnya. Sentimen anti-Prancis meningkat di Mali.

Prancis menolak mengizinkan negosiasi antara penguasa Sahel dan pemberontak di tanah mereka hanya memperdalam keretakan antara pasukan Prancis dan tuan rumah Afrika mereka.

Dua kudeta militer di Mali pada 2020 dan 2021 menentukan nasib operasi Prancis. Kolonel Assimi Goita yang berkuasa memerintahkan Prancis untuk keluar pada 2021.

Di tengah kegagalan nyata pasukan Prancis untuk menindak jihadisme di Mali, Goita kemudian mengundang kelompok paramiliter swasta Rusia untuk membantu pasukannya dalam memerangi terorisme.

Dengan Prancis dan AS memberikan sanksi kepada Mali setelah kudeta, Goita beralih ke Rusia. Menteri Luar Negeri Abdoulaye Diop bertemu mitranya dari Rusia, Sergey Lavrov, di Moskow pada Mei.

Lavrov menyatakan mereka membahas pengiriman gandum, pupuk, dan produk minyak bumi ke Mali.

Pada bulan yang sama, Mali menarik diri dari perjanjian pertahanannya dengan Prancis, dengan alasan pelanggaran mencolok kedaulatannya oleh pasukan Prancis.