Latvia Mencap Rusia Negara Teror,  Moskow Tuduh Riga Tebar Russophobia

TRIBUNJOGJA.COM, MOSKOW – Parkemen Latvia Kamis (11/8/2022) mencap Rusia sebagai negara teror menyusul serangan mereka ke Ukraina.

Sebaliknya, Moskow menuduh Riga, ibukota Latvia, menebarkan Russopobhia dan berperilaku seperti neo Nazi.  

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia mengecam keputusan parlemen Latvia itu, menyebutnya sama sekali tidak berdasar, dan bagian dari kampanye anti-Rusia yang sudah lama dilakukan Riga.

“Apakah itu berita? Tidak,” tulis Maria Zakharova di Telegram tak lama setelah pernyataan parlemen Latvia, Saeima, yang menuduh Rusia melakukan tindakan terorisme di Ukraina.

Baca juga: Pentagon Akui Kirim Rudal Penghancur Sistem Pertahanan Rusia ke Ukraina

Baca juga: Dubes China di Rusia Tuding AS Penghasut Utama Perang di Ukraina

Baca juga: Rusia Akan Serang Negara-negara Anggota NATO Jika . . .

“Mengingat tidak ada dasar faktual untuk keputusan ini, kecuali untuk xenophobia yang biadab, seseorang harus memberi label pada ideolog dari langkah ini tidak lain adalah neo-Nazi,” lanjut Zakharova.

Awal pekan ini, sementara deklarasi anti-Rusia terbaru masih dalam pembahasan di parlemen Latvia, Zakharova menuduh Latvia menjerumuskan dirinya ke dalam krisis.

“Sudah diketahui Russophobia patologis dari elite penguasa Latvia telah menyebabkan masalah ekonomi dan sosial yang serius di negara Baltik ini, menurunkan standar hidup penduduknya. Itu hanya akan menjadi lebih buruk di masa depan,” katanya memperingatkan.

Zakharova juga meminta anggota parlemen Latvia untuk akhirnya berhenti dan beralih dari antek tuan mereka di luar negeri menjadi perwakilan nyata dari rakyat mereka, yang benar-benar peduli dengan nasib mereka.

Anggota parlemen Latvia telah mengadopsi pernyataan yang menyatakan Rusia sebagai sponsor terorisme negara, dan mengatakan tindakannya di Ukraina merupakan genosida yang ditargetkan terhadap rakyat Ukraina.

Pernyataan itu juga menyerukan negara-negara lain yang berpikiran sama untuk mengungkapkan pandangan yang sama.

Anggota parlemen mengatakan mereka menganggap kekerasan Rusia terhadap warga sipil yang dilakukan dalam mengejar tujuan politik sebagai terorisme.

Mereka juga mengutuk penggunaan munisi tandan untuk menabur ketakutan dan membunuh warga sipil tanpa pandang bulu.

Menurut parlemen Latvia, Rusia menggunakan penderitaan dan intimidasi sebagai alat dalam upayanya untuk menurunkan moral rakyat Ukraina.

Mereka juga berusaha menurunkan mora angkatan bersenjata dan melumpuhkan fungsi negara untuk menduduki Ukraina.

Parlemen juga mendesak Uni Eropa untuk berhenti mengeluarkan visa turis untuk warga Rusia dan Belarusia dan untuk mengurangi visa masuk secara umum.

Rihards Kols, yang memimpin komite urusan luar negeri parlemen Latvia, mengklaim Rusia telah bertahun-tahun mendukung dan mendanai rezim dan organisasi teroris dengan berbagai cara.

Sebagai contoh tindakan Moskow, ia menyebutkan bantuan militer Rusia kepada pemerintah Suriah dan dugaan jatuhnya penerbangan MH-17 di atas Ukraina timur pada 2014.

Ia juga menunjuk aksi peracunan agen ganda Sergei Skripal, yang putrinya juga diracuni di Inggris pada 2018.

Pemerintah barat, yang telah menyalahkan Rusia atas dua insiden terakhir, tidak pernah dapat memberikan bukti yang meyakinkan tentang dugaan keterlibatan Moskow di dalamnya.

Para pejabat Rusia telah bersikeras negara itu tidak ada hubungannya dengan urusan Skripal dan MH17, sambil mengecam tuduhan itu sebagai bermotif politik.

Pada September 2015, Rusia melakukan intervensi di Suriah atas undangan pemerintah di Damaskus.

Saat itu hampir 70 persen negara itu berada di tangan teroris Negara Islam atau militan lainnya yang sering digambarkan media barat sebagai pemberontak moderat.

Sejak awal operasi militernya di Ukraina, Moskow bersikeras pasukannya tidak menyerang infrastruktur sipil, tetapi hanya menargetkan pasukan Ukraina dan infrastruktur militer.

Pada akhir Juli, Senat AS dengan suara bulat menyetujui resolusi tidak mengikat yang menyerukan diplomat top negara itu Antony Blinken untuk menyatakan Rusia sebagai sponsor terorisme.

Departemen Luar Negeri sejauh ini enggan memenuhi permintaan anggota parlemen, dengan alasan sanksi besar yang telah dijatuhkan pada Moskow atas konflik dengan Kiev sudah cukup.

Rusia mengirim pasukan ke Ukraina pada 24 Februari, dengan alasan kegagalan Kiev untuk mengimplementasikan perjanjian Minsk 2014.

Perjanjian itu dirancang untuk memberi wilayah Donetsk dan Lugansk status khusus di dalam negara Ukraina.

Protokol, yang ditengahi oleh Jerman dan Prancis, pertama kali ditandatangani pada tahun 2014.

Mantan Presiden Ukraina Pyotr Poroshenko sejak itu mengakui tujuan utama Kiev adalah menggunakan gencatan senjata untuk mengulur waktu dan “menciptakan angkatan bersenjata yang kuat.”

Pada 23 Februari 2022, Kremlin mengakui republik Donbass sebagai negara merdeka dan menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral.

Sehari kemudian, 24 Februari 2022, pasukan Rusia menyerbu Ukraina. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan.(Tribunjogja.com/RussiaToday/Aljazeera/xna)