Latvia Mencap Rusia Negara Teror,  Moskow Tuduh Riga Tebar Russophobia

Rihards Kols, yang memimpin komite urusan luar negeri parlemen Latvia, mengklaim Rusia telah bertahun-tahun mendukung dan mendanai rezim dan organisasi teroris dengan berbagai cara.

Sebagai contoh tindakan Moskow, ia menyebutkan bantuan militer Rusia kepada pemerintah Suriah dan dugaan jatuhnya penerbangan MH-17 di atas Ukraina timur pada 2014.

Ia juga menunjuk aksi peracunan agen ganda Sergei Skripal, yang putrinya juga diracuni di Inggris pada 2018.

Pemerintah barat, yang telah menyalahkan Rusia atas dua insiden terakhir, tidak pernah dapat memberikan bukti yang meyakinkan tentang dugaan keterlibatan Moskow di dalamnya.

Para pejabat Rusia telah bersikeras negara itu tidak ada hubungannya dengan urusan Skripal dan MH17, sambil mengecam tuduhan itu sebagai bermotif politik.

Pada September 2015, Rusia melakukan intervensi di Suriah atas undangan pemerintah di Damaskus.

Saat itu hampir 70 persen negara itu berada di tangan teroris Negara Islam atau militan lainnya yang sering digambarkan media barat sebagai pemberontak moderat.

Sejak awal operasi militernya di Ukraina, Moskow bersikeras pasukannya tidak menyerang infrastruktur sipil, tetapi hanya menargetkan pasukan Ukraina dan infrastruktur militer.

Pada akhir Juli, Senat AS dengan suara bulat menyetujui resolusi tidak mengikat yang menyerukan diplomat top negara itu Antony Blinken untuk menyatakan Rusia sebagai sponsor terorisme.

Departemen Luar Negeri sejauh ini enggan memenuhi permintaan anggota parlemen, dengan alasan sanksi besar yang telah dijatuhkan pada Moskow atas konflik dengan Kiev sudah cukup.

Rusia mengirim pasukan ke Ukraina pada 24 Februari, dengan alasan kegagalan Kiev untuk mengimplementasikan perjanjian Minsk 2014.

Perjanjian itu dirancang untuk memberi wilayah Donetsk dan Lugansk status khusus di dalam negara Ukraina.

Protokol, yang ditengahi oleh Jerman dan Prancis, pertama kali ditandatangani pada tahun 2014.

Mantan Presiden Ukraina Pyotr Poroshenko sejak itu mengakui tujuan utama Kiev adalah menggunakan gencatan senjata untuk mengulur waktu dan “menciptakan angkatan bersenjata yang kuat.”

Pada 23 Februari 2022, Kremlin mengakui republik Donbass sebagai negara merdeka dan menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral.

Sehari kemudian, 24 Februari 2022, pasukan Rusia menyerbu Ukraina. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan.(Tribunjogja.com/RussiaToday/Aljazeera/xna)